Cawalkot Independen Jamin Dibukanya Debat Publik

Cawalkot Independen Jamin Dibukanya Debat Publik

- detikNews
Minggu, 04 Mei 2008 16:58 WIB
Bandung - Jika terpilih menjadi walikota Bandung, Cawalkot independen Indra Prawira menjamin akan dibukanya akses partispasi di masyarakat dalam mendukung pengambilan keputusan publik. Salah satu instrumen yang akan dipertahankan adalah digelarnya debat publik.

Demikian disampaikan Indra di sela-sela Workshop Perencanaan Program Walikota Independen di SD St. Ursula, Jl Bengawan, Minggu (4/5/2008). Akses partisipasi tersebut merupakan satu dari tiga akses lainnya yaitu informasi dan keadilan. "Saya akan menjamin tiga akses yaitu informasi, partisipasi dan justice," ujar Indra.

Untuk akses informasi akan dibuka informasi tentang kesehatan, pendidikan dan informasi lainnya kepada masyarakat. Selanjutnya, melalui akses partisipasi, ruang partisipasi masyarakat akan dibuka agar pengambilan keputusan di pantau oleh semua pihak. "Masyarakat ikut berpartisipasi. Saya ingin adanya ruang debat publik sebagai salah satu instrumen yang akan dipertahankan," ujarnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Indra, dalam kepemimpinannya nanti, jika memang masyarakat ingin menyampaikan kritik, bisa langsung disampaikan tanpa harus melakukan demonstrasi seperti yang seringkali terjadi. "Jika ada kritik, datang saja, mari kita mengobrol," jelasnya.

Akses ketiga yang akan dibuka yaitu justice atau keadilan. Keadilan dalam hal ini tidak dipersepsikan dengan sama rasa dan sama rata tetapi keadilan dalam mendapatkan perlakukan yang sama di masyarakat. "Bukan equal justice tetapi setiap lapisan masyarakat memiliki akses yang sama misalnya dalam pendidikan," jelas Indra.

Contoh lain, ungkap Indra, standar pelayanan di rumah sakit. Meskipun setiap pasien ditempatkan di kelas yang berbeda sesuai dengan kemampuan ekonomi namun standar pelayanannya harus sama. "Semua tingkatan kelas, baik dari VIP sampai kelas ekonomi mendapat perlakuan yang sama," tegas Indra.

Menurut Indra, akses keadilan ini tidak akan terwujud jika kedua akses sebelumnya yaitu akses informasi dan akses partisipasi tidak dilakukan.

(ema/ern)


Berita Terkait