Guru dan Murid Bersatu Tuntut DPRD

Bandung - Kantor DPRD Kota Bandung didatangi sekitar seratusan guru beserta pelajar dan mahasiswa. Kedatangan ini dalam rangka peringati Hardiknas sekaligus utarakan tuntutan mereka terkait dunia pendidikan.

Guru, pelajar dan mahasiswa ini diusung dalam beberapa lembaga, seperti Satuan Pelajar Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Kota Bandung, Dewan Pendidikan Rakyat (DPR) serta KAMMI. Dalam DPR, tergabung beberapa lembaga yang kesatuan guru, diantaranya Koalisi Guru Bersatu (KGB), Lembaga Advokasi Kerakyatan (LAK), Lembaga Advokasi Pendidikan (LAP) dan lain-lain.

Tuntutan yang diutarakan terkait dunia pendidikan, yakni realisasi 20 persen APBN untuk pendidikan, peningkatan kepedulian Pemkot Bandung terhadap anak-anak yang kurang mampu untuk sekolah. Permintaan untuk kelengkapan sarana pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, serta perlindungan dan penghargaan pada guru.

Pemda juga dituntut untuk segera realiasasikan sekolah gratis sesuai UU 20 tahun 2003. Disebutkan dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 24 bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan, minimal sampai SD, tanpa biaya.

Rezaril Frisandy dari Sapma juga mengutarakan harapannya agar DPRD Kota Bandung turut mendoakan kelulusan siswa-siswa yang telah mengikuti Ujian Nasional.

Sementara DPR, yang diwakili Iwan Hermawan, menuntut pemerintah menghentikan model UN, dan meminta pada tahun ajaran 2009 mengembalikan evaluasi belajar siswa kepada pada guru sesuai UU Diknas 20 Tahun 2003 pasal 58.

Tercetus juga masalah perlakuan terhadapa guru yang dinilai tidak manusiawi. Pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut berlaku adil dan bijaksana pada guru yang ditetapkan sebagai tersangka kecurangan UN.

"Kami menuntut pemda agar tidak gunakan pengamanan anti teror secara berlebihan dalam dunia pendidikan. Ini dapat menambah ketakutan dan ciderai pengembangan akal sehat," tuturnya ketika ditemui di Kantor DPRD Kota Bandung Jalan Aceh, Jumat (2/5/2008).

Rombongan ini diterima oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Kadar Selamet. Dalam tanggapannya, diungkapkan bahwa dirinya mendukung aksi tersebut.

"Masalah sekolah gratis, dari pemerintah rencananya 300 sekolah SD sampe SMA akan digratiskan di kota bandung secepatnya," jelas Selamet.

Selain sekolah gratis, lanjut Selamet, nantinya tunjangan untuk guru akan dirancang lebih baik. Aksi ini sendiri berjalan lancar, selain dari Sapma dan DPR, BEM Bandung Raya sempat datang ke DPRD Kota Bandung. Namun tidak turut bergabung dalam aksi ini.
(twi/twi)