.webp)
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Jabar Husni Muttaqien usai menerima sekitar 20 warga Saritem yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penanggulangan Masalah Saritem (Forkopmas), di Gedung DPRD Jabar, Jalan Aceh (28/4/2008).
"Pasca penutupan lokalisasi, perlu penanganan terpadu bagi kawasan Saritem. Kami akan mendorong agar Pemkot segera menyelesaikan masalah ini, karena masalah Saritem ini khusus, harus didahulukan. Penyelesaiannya harus secara integral," ujarnya.
Sebaiknya, kata dia, warga dan Pemkot Bandung segera berembug untuk menentukan langkah yang tepat bagi kedua belah pihak. Dewan, lanjutnya, siap untuk menfasilitasi. "Perlu ada grand design untuk masalah Saritem ini," katanya.
Sementara itu Sekretaris Forkopmas Ateng Sunardi menyatakan selama ini penyelesaian masalah kawasan Saritem belum menyentuh akar permasalahan.
"Harusnya penyelesaiannya menyangkut kehidupan masyarakat. Pasca penutupan, perekonomian warga lumpuh. Nah apalagi dengan adanya operasi simpatik yang digelar beberapa waktu lalu, makin membuat gelisah warga," ujar Ateng.
Menurutnya untuk penanganan kawasan Saritem, bukan dengan melakukan operasi simpatik. "Kami meminta pemerintah menarik operasi simpatik dengan menurunkan puluhan polisi untuk razia Saritem," tuntutnya.
Menanggapi hal ini, Husni menyatakan operasi simpatik yang dilakukan jajaran kepolisian untuk mengamankan kebijakan pemerintah yang menutup lokalisasi Saritem.
Sementara itu di tempat yang sama Ketua Forkopmas, Syamsudin Karsan, meminta untuk memberantas praktik prostitusi, pemerintah jangan tebang pilih. "Jangan hanya Saritem, panti pijat atau diskotek yang buka praktek prostitusi, harus ditutup pula," tuntutnya.
(ern/ern)
