Politik Uang Lazim di Malaysia

Bandung - Jika di Indonesia praktik politik uang diperangi, tidak demikian di Malaysia. Pemilih di Negeri Jiran itu justru sudah terbiasa dengan pembelian suara.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Pemilihan Rakyat Malaysia Tan Sri Abdul Rasid Rahman saat melakukan studi banding ke KPUD Jabar, Selasa (5/2/2008).

"Ya, hal itu juga ada. Biasanya partai-partai berkuasa yang punya uang, membayar pemilih. Masyarakat kami juga tidak mau kalau tidak dibayar," ujarnya menanggapi pertanyaan dari Ketua KPUD Jabar Setia Permana.

Lebih lanjut Abdul Rasid Rahman menjelaskan proses pemilihan dan proses demokrasi antara Malaysia dan Indonesia juga berbeda.

"Dari proses demokrasinya, kuasa ada pada pusat, tidak ada KPU daerah. Untuk pemilihannya ada dua pemilihan yakni di tingkat federal dan di tingkat state atau negara bagian," paparnya.

Bulan Maret 2008 Malaysia akan mengadakan pemilihan umum, yang anggarannya disebutkan Abdul Rasid Rahman mencapai 5,6 triliun rupiah. Pelaksanaan digelar serentak, dan pemilih akan memilih wakil untuk tingkat federal dan negara bagian.

Awalnya KPR Malaysia akan melakukan studi banding ke KPU Pusat, menjelang pemilu di Malaysia pada Maret 2008. Tetapi karena di Jabar sedang berlangsung proses pilgub, perwakilan KPR Malaysia yang terdiri dari tiga orang, ingin melihat langsung. Rombongan yang tiba di Jakarta Senin, (5/2/2008), rencananya akan kembali ke Malaysia, Rabu (6/2/2008). (lom/lom)