.webp)
Deklarasi yang diselenggarakan pada hari Minggu (03/2/2008), di gedung Pos Indonesia, jalan Banda no. 20 dihadiri pula oleh Agum Gumelar.
Agum juga mengimbau kepada seluruh pendukungnya agar dapat menjalani pemilihan Gubernur nanti secara elegan tanpa harus anarkis. "Saya minta agar para pendukung Agum-Nu'man dapat mengikuti pilgub secara elegan.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang lain bukanlah musuh yang harus dihancurkan. Tapi kita harus menganggap mereka sebagai rival yang rival yang harus dikalahkan dalam konteks demokrasi," kata Agum dalam sambutannya.
Mantan pasangan Hamzah Haz dalam pilpres 2004 ini mengaku pernah berkunjung pada suatu daerah yang terpencil di Jawa Barat dan tidak ditemui oleh seorang pejabat desa tersebut, dikarenakan pemimpin desa tersebut dilarang menemui Agum oleh seorang atasannya."Saya merasa kecewa dengan kejadian itu. Kenapa saya dianggap sebagai musuh yang harus dihindari,"ujarnya dalam ekspresi sedih.
Relawan yang dibentuk diharapkan dapat menjaga proses demokrasi dalam ajang pilgub nanti. "Saya berharap semua pihak dapat menjaga proses demokrasi dan tidak menghalalkan segala cara untuk dapat memenangkan calonnya sebagai gubernur dan wakil gubernur," kata jendral bintang empat ini.
Hal senada juga disampaikan oleh Cucu Sutara, selaku Koordinator relawan Agum-Nu'man. "Kita akan menjadikan ajang pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini sebagai sarana pembelajaran politik bagi masyarakat Jawa Barat. Bukan sebagai ajang anarkisme," katanya di akhir acara silahturahmi yang juga sekaligus sebagai deklarasi relawan Agum-Nu'man.Menanggapi tentang kampanye terselubung dari cagub dan cawagub yang lain, Eka Santosa selaku salah satu pembina dalam tim relawan, menanggapi serius permasalahan ini.
"Tim relawan siap menjadi benteng terdepan dalam proses pemilihan gubernur yang demokratis. Kita akan mengawasi proses pemilihan gubernur mulai dari pendataan pemilih. Karena hal itu yang rawan kecurangan," kata pria yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD Jawa Barat ini.
Menurutnya di daerah masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi. "Saya tadi pagi mendapatkan sms yang isinya ada tiga ribu warga usia pemilih yang belum mendapatkan kartu tanda penduduk. Ini kan indikasi kecurangan. Dan kami tidak main-main dengan kecurangan. Kami akan usut dan selesaikan secara hukum," katanya sambil menunjukan isi sms tersebut. (afz/lom)
