Kabupaten Pangandaran

Pengamat Unpar: Istri Wabup Pangandaran jadi Kadis Rawan Konflik Kepentingan

Rifat Alhamidi - detikNews
Jumat, 11 Feb 2022 14:52 WIB
Pelantikan pejabat tinggi di Pemkab Pangandaran
Pelantikan pejabat tinggi di Pemkab Pangandaran (Foto: Dok Humas Kab Pangandaran)
Bandung -

Pengangkatan istri Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan, Tini Nurmasari menjadi Kadisnaker menuai sorotan. Pasalnya, pengangkatan tersebut bisa menimbulkan situasi yang rawan dengan konflik kepentingan pribadi dan keluarga.

Guru besar bidang Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar) Profesor Asep Warlan Yusuf mengatakan, kebijakan pengangkatan istri Ujang bisa menimbulkan polemik. Sebab, dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa pejabat pemerintah dilarang menetapkan keputusan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan.

"Di Pasal 43 sampai 45 itu disebutkan konflik kepentingan yang dimaksud salah satunya dilatarbelakangi adanya kepentingan pribadi atau bisnis kemudian hubungan dengan kerabat dan keluarga. Jadi, keputusan di Kabupaten Pangandaran ini memang rawan dengan unsur konflik kepentingan tersebut," katanya kepada detikcom via telepon di Bandung, Jumat (11/2/2022).

Ia mengungkap, keputusan mengangkat istri Wakil Bupati Pangandaran menjadi kepala dinas nantinya pasti sarat dengan polemik yang mempengaruhi kinerja pemerintahan. Kepala daerah tentunya tidak akan mampu memberi teguran ataupun sanksi evaluasi jika dinas yang dipimpinnya itu secara kinerja tidak memuaskan.

"Karena bagaimana pun kepala dinasnya itu merupakan istri dari wakil bupati di daerah tersebut. Tentu akan ada situasi nantinya serba tidak enak, bahkan mau menegur secara tegas saya kira tidak akan bisa terjadi," tuturnya.

Namun demikian, Asep menyebut kondisi di Pangandaran ini akan dianggap hal yang wajar jika kepala daerah maupun pejabat pemerintahnya memiliki komitmen kuat memberikan pelayanan kepada publik. Termasuk, melepas semua kepentingan apapun baik kepentingan pribadi maupun keluarga.

"Selama pejabat dan atasan pejabatnya bisa menjamin hal tersebut, memang sah-sah saja. Kan di beberapa daerah juga banyak keluarga yang menduduki posisi strategis, hanya di Pangandaran ini beda situasinya. Harus ada komitmen yang bisa dipertanggungjawabkan yang memang tidak membawa kepentingan keluarga," ucapnya.

Keputusan ini pun menurutnya bisa dibatalkan lewat evaluasi dari kepala daerah. Tapi jika kepala daerah di Pangandaran bisa mempertanggungjawabkan situasi ini tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan, maka tak ada masalah yang perlu dikhawatirkan.

"Tapi kan balik lagi, bagaimanapun ini situasinya tentu syarat dengan konflik kepentingan. Ini harus dihindari dan kepala daerah sebagai atasan dari wilayah pemerintahan harus bertanggungjawab bilamana keputusannya memang dipastikan tidak memiliki unsur kepentingan apapun," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Pangandaran melantik 4 kepala dinas dan 1 Kepala Badan Pendapatan Daerah. Kelima jabatan tinggi tersebut merupakan hasil lelang jabatan beberapa waktu lalu.

Kelimanya yakni Yadi Sukmayadi sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Agus Nurdin sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kemudian Ling Ling Nugraha Sanjaya sebagai Kepala Dinas PUPR, Tini Nurmasari sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Dadang Solihat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah. Tini Nurmasari diketahui berstatus sebagai istri dari Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan.

"Mereka yang kini menjabat jabatan tinggi sudah dilakukan melalui proses yang terbuka dengan open bidding beberapa waktu lalu, sebagian sudah dilaksanakan tahun 2021. Adapun yang dilakukan tahun 2022," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani.

(ral/yum)