Dewan Pendidikan-Ortu di Cianjur Protes PTM Diberhentikan

ADVERTISEMENT

Kabupaten Cianjur

Dewan Pendidikan-Ortu di Cianjur Protes PTM Diberhentikan

Ismet Selamet - detikNews
Rabu, 09 Feb 2022 18:29 WIB
Poster
Ilustrasi (Ilustrator: Edi Wahyono)
Cianjur -

Dewan Pendidikan dan orang tua siswa menyayangkan kebijakan Pemkab Cianjur yang dinilai tergesa-gesa untuk memberhentikan pembelajaran tatap muka (PTM) dan mengembalikan pembelajaran secara daring.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur Moch Ginanjar mengatakan saat ini Cianjur berstatus PPKM Level 1. Bahkan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil tak menyebut Kabupaten Cianjur sebagai salah satu daerah yang harus mencabut PTM 100 persen.

"Untuk perubahan skema pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Jawa Barat hanya berlaku di wilayah Bandung Raya dan Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi (Bodebek). Cianjur tidak masuk di dalamnya," ujar Ginanjar, Rabu (9/2/2022).

Menurutnya, Pemkab Cianjur seharusnya melakukan evaluasi berdasarkan sebaran kasus, terutama di lingkungan sekolah. "Sebaiknya evaluasi dulu penyebaran varian Omicron dan tidak terburu- buru untuk mencabut kebijakan PTM 100 persen, berapa siswa yang terpapar dan wilayah varian Omicron," tuturnya.

Ginanjar mengatakan penerapan belajar secara daring di Cianjur belum bisa efektif, mengingat para siswa dan guru banyak yang belum memiliki sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan. Kondisi itu diperparah dengan jaringan internet yang belum menjangkau semua wilayah.

"Jangan sampai kualitas pendidikan terus menurun akibat pembelajaran daring yang tidak maksimal. Makanya harus ada pertimbangan lain sebelum kembali mencabut kebijakan PTM dan kembali menerapkan pembelajaran daring," ucap Ginanjar.

Ahmad Anwar (40), orang tua siswa, mengatakan dengan kembali diberlakukannya pembelajaran daring, sang anak menjadi kurang maksimal dalam belajar. "Seringnya malah bermain handphone, mulai dari lihat YouTube dan game. Sedangkan belajarnya hanya sebentar, dan kadang kurang bisa dipahami oleh siswa, apalagi saat sinyal jelek. Makanya lebih baik belajar tatap muka, meskipun dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat atau pembatasan jumlah siswa, daripada langsung total daring lagi," tutur Ahmad.

Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Himam Haris membenarkan kebijakan tersebut sebagai langkah mencegah penyebaran virus COVID-19, terutama varian Omicron. "Ini langkah pencegahan. Kita evaluasi setiap minggu, kalau memungkinkan akan dilakukan lagi pembelajaran tatap muka dengan kuota 50 persen. Tapi untuk sementara ditiadakan dulu," kata Hilman.

(bbn/mso)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT