Kota Bandung

Ini 5 Daerah Calon Kabupaten Baru di Jawa Barat

Rifat Alhamidi - detikNews
Senin, 07 Feb 2022 14:34 WIB
Peta Jawa Barat
Peta Jawa Barat (Foto: jabarprov.go.id)
Bandung -

Pemprov dan DPRD Jawa Barat tengah membahas pemekaran daerah otonomai baru (DOB). Sedikitnya, ada lima daerah kabupaten yang paling siap dimekarkan

Kelimanya yaitu Kabupaten Garut Selatan, Bogor Barat, Sukabumi Utara, Bogor Timur, dan Indramayu Barat. Lima calon kabupaten itu sudah diteken usulannya oleh Gubernur Ridwan Kamil dan DPRD Jawa Barat.

"Sementara yang sudah disahkan Pemprov dan DPRD ada lima calon kabupaten baru. Kelimanya ini tahapannya secara resmi sudah dilakukan dan sudah diusulkan oleh pemprov ke pemerintah pusat," kata Anggota DPRD Jawa Barat Abdy Yuhana kepada detikcom via telepon di Bandung, Senin (7/2/2022).

Politisi PDIP ini beralasan, kelimanya diusulkan karena dianggap paling siap untuk pemekaran calon daerah baru. Terutama dari tiga faktor mulai dari jumlah penduduk, efektifitas pelayanan kepada masyarakat hingga pengelolaan fiskal keuangan daerah.

"Karena dari jumlah penduduk Jawa Barat yang sekarang hampir 50 juta berdasarkan data BPS, itu masih ada daerah yang jarak tempuh oleh masyarakatnya ke pemda bisa 6-7 jam. Artinya DOB memang sebuah kebutuhan, pelayanan kepada masyarakatnya semakin hari semakin menjadi urgent," ungkapnya.

Dengan sebaran penduduk yang hampir mencapai 50 juta jiwa, Abdy mengungkap Provinsi Jawa Barat idealnya butuh 40 kabupaten/kota untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Ia pun menyebut disparitas antardaerah di Jabar masih terjadi, apalagi sebaran penduduk seperti di Kabupaten Bogor yang mencapai 6.088.233 jiwa, sementara di Kabupaten Garut 2.636. 637 jiwa dan Kabupaten Indramyu 1.834.434 jiwa .

"Yang mengajukan (DOB) itu sebetulnya masih ada di luar lima calon kabupaten ini, contohnya Tasela (Tasikmalaya Selatan) sama Cikampek. Karena idealnya memang Jawa Barat itu butuh 40 kabupaten/kota, sehingga asumsinya per wilayah itu rata-rata penduduknya 1,5 juta. Tapi yang lainnya, saya kira harus ada pendalaman dan pembahasan lagi, harus ada penilaian dari ahlinya," ucapnya.

"Kalau yang lima ini, sebelum disetujui di tingkat provinsi lalu diusulkan ke pemerintah pusat, itu sudah melalui kajian dan sudah dibahas di pemerintah daerahnya. Dari aspek sosiologi, filosopi, yuridis, termasuk anggaran sama kebutuhan ASN, yang lima ini sudah dilakukan kajian mendalam. Kami berharap aspirasi yang sekarang berkembang mengenai DOB ini bisa direalisasikan oleh pusat," pungkasnya.

(yum/bbn)