Diduga Tilap Dana Desa, Eks Kades di Sukabumi Ditangkap Polisi

Syahdan Alamsyah - detikNews
Jumat, 28 Jan 2022 13:29 WIB
Seorang eks Desa Kademangan, Surade, Kabupaten Sukabumi saat gelar perkara di Polres Sukabumi
Seorang eks Desa Kademangan, Surade, Kabupaten Sukabumi saat gelar perkara di Polres Sukabumi (Foto: Syahdan Alamsyah/detikcom)
Sukabumi - Seorang eks kepala desa (Kades) di Kabupaten Sukabumi inisial DD ditangkap polisi karena diduga melakukan korupsi Dana Desa hingga ratusan juta rupiah.

Kapolres Sukabumi AKBP Dedy Darmawansyah mengatakan pelaku DD melakukan aksinya saat berstatus kades aktif, korupsi dilakukan pelaku mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Selain dana desa pelaku juga diduga menilap sejumlah bantuan lainnya.

"Hari ini kita ekpos kasus tindak pidana korupsi tahun 2018 sampai dengan 2019, dana desa dan bantuan provinsi lokasi kejadian di Desa Kademangan, Kecamatan Surade, yang dilakukan oleh tersangka inisial DD seorang kepala desa," kata Dedy didampingi Kasat Reskrim AKP Rizka Fadhila, Jumat (28/1/2022).

Modus tersangka dikatakan Dedy, dengan memanfaatkan sejumlah program bantuan masuk desa yang dipimpin pelaku. Namun program-program tersebut tidak dijalankan, sementara laporan kegiatan dibuat oleh pelaku tersebut.

"Modusnya tidak melakukan kegiatan namun tetap dibuatkan laporan, jadi kerugian negara tahun 2018 dana desa sebesar Rp 240 juta, tahun 2019 sekitar Rp 330 juta, ditambah kelebihan bayar volume. Total dari hasil audit sekitar Rp 685 juta," ucap Dedy.

Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan UU Tipikor dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. "Kita jerat UU tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara," kata Dedy.

Sementara itu Kasat Reskrim AKP Rizka Fadhila menambahkan DD sebenarnya sudah mendapat kesempatan untuk mengembalikan kerugian negara. Namun hal itu tidak dilakukan.

"Saat pemeriksaan inspektorat biasanya ada kerugian negara yang bisa dilakukan pengembalian kerugian negara dalam rentang waktu tertentu. Namun yang bersangkutan tidak mengembalikan itu. Atau penanganan tipidkor masih dilakukan saat audit diberikan kesempatan untuk mengembalikan temuan, namun dia tidak ada pengembalian kerugian sehingga timbul kerugian nyata dari auditor. Dari hitungan kerugian negara Rp 685 juta," ujar Rizka. (yum/bbn)