Dituding Gunakan Lahan Ilegal, Ponpes di KBB Diadukan ke MUI Jabar

Whisnu Pradana - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 14:51 WIB
Ponpes Alam Maroko
Foto: Ponpes di Bandung Barat (Whisnu Pradana/detikcom).
Bandung Barat -

Pondok Pesantren Tahfidz Quran Alam Maroko, di Kampung Maroko, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dilaporkan ke MUI Jawa Barat.

Pelaporan tersebut lantaran ponpes itu disebut tak mengantongi izin dari warga. Ditambah lahan tempat ponpes tersebut berdiri sejak tahun 2018 itu ternyata bukan milik sendiri melainkan milik PT Indonesia Power (IP) Saguling.

"Kami meminta permohonan fatwa kepada pihak MUI, mengenai penggunaan lahan tanpa izin dari pemilik lahan," kata Humas PT IP Saguling Suprapto kepada wartawan, Kamis (27/1/2022).

Suprapto mengatakan pihaknya tidak bermaksud mengusir pesantren tersebut melainkan menuntut legalitas penggunaan lahan yang dimiliki pesantren. Sementara menurutnya pihak pesantren belum memenuhi syarat yang diminta seperti persetujuan dari warga, RT, RW, hingga kewilayahan setempat.

"Hingga kini persyaratan yang kami minta belum dipenuhi. Makanya sekarang kami datangi MUI Jabar untuk minta bantuan fatwa penggunaan lahan yang tak berizin ditinjau dari syariat Islam," tutur Suprapto.

Ia mengatakan pihaknya sempat menawarkan opsi relokasi pada pesantren yang nantinya akan ditempatkan di lahan milik IP dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

"Bahkan kami telah beberapa kali mediasi mulai tingkat desa, kecamatan, DPRD KBB, sampai Kejaksaan. Sayangnya tidak ada kesepakatan yang tercapai dan ponpes menolak tawaran relokasi," kata Suprapto.

Sementara itu, Kepala Desa Mekarjaya Ipin Surjana mengatakan pihak desa tak bisa berbuat banyak lantaran penolakan keberadaan pesantren tersebut merupakan aspirasi dari sebagian warga.

"Dari warga memang ingin tetap pesantrennya pindah kalau desa ya gimana warga. Kalau diizinkan ya silakan, kalau kami kembalikan lagi ke warga. Desa juga enggak punya kepentingan," ujar Ipin Surjana saat dihubungi detikcom, Kamis (27/1/2022).

Alasan lain yang membuat warga berat hati menerima keberadaan pondok pesantren tersebut yakni tak jelasnya asal usul pengajar hingga santri yang ada di ponpes tersebut.

"Warga juga sebenarnya kan ingin tahu gurunya dari mana saja, muridnya dari mana saja. Sampai sekarang juga enggak ada pertemuan lagi, sudah lama enggak ada," tutur Ipin.

Belum lagi pondok pesantren tersebut berdiri di atas lahan milik PT Indonesia Power. Pihak pengurus pesantren juga disebut belum memenuhi izin dan beroperasi secara ilegal.

"Sampai sekarang enggak ada perizinan lagi dari pesantren, jadi mereka jalan tanpa izin. Kalau kami ya inginnya seperti itu, ngobrol sama warga dan desa. Jadi kalau sudah ada izin dan tanahnya enggak ada masalah, ya pasti diizinkan," ujar Ipin.

Sementara itu pihak pengurus pesantren mengklaim tak ada penolakan dari warga setempat. Mereka menyebut mayoritas warga mendukung keberadaan pesantren yang sebagian santrinya merupakan anak yatim piatu dan dari kalangan kurang berada.

"Sebulan lalu dari pihak Indonesia Power mensurvei kondisi pesantren. Kesimpulannya tidak menemukan warga yang menolak pondok. Jadi yang menolak itu minoritas," tutur Dadang Budiman, pengurus Ponpes Alam Maroko.

Dadang menyebut dasar penolakan yang diutarakan oleh warga sejak awal pesantren tersebut berdiri yakni ajaran yang dianggap sesat.

"Dasar penolakan katanya sesat, tapi kan tidak ditemukan di sini. MUI saja mendukung keberadaan pesantren kita. Jadi seolah-olah ini darurat, padahal kan aktivitasnya hanya mengaji," tutur Dadang.

Ia mengatakan bakal bertahan di lahan tersebut apapun yang terjadi, termasuk bila ada pengusiran dari pihak Indonesia Power sebagai pemilik lahan dan dari warga setempat.

"Tadinya IP mau mengeluarkan izin, tapi sekarang justru mau ada pengusiran. Kami akan bertahan di sini, kalau memang mau dibongkar juga," ucap Dadang.

(mso/bbn)