Honorer Dihapus 2023, Pemkab Tasik Harap Tak Berdampak pada Pendidikan

Deden Rahadian - detikNews
Selasa, 25 Jan 2022 13:08 WIB
Honorer Dihapus
Foto: ilustrasi Honorer Dihapus (M Fakhry Arrizal/detikcom)
Tasikmalaya -

Rencana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan direspon pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemerintah Daerah mengaku masih bingung terkait kriteria tenaga honorer yang akan dihapuskan.

"Jadi kami belum terima teknisnya seperti apa. Honorer mana yang akan dihapus. Di kita kan ada juga honorer yang dibiayai APBD, ada juga honorer yang dibayar dinas-dinas saja," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya, Iing Farid Khozin, saat dihubungi Selasa (25/1/22).

Saat ini, Pemkab masih menunggu petunjuk teknis atau aturan turunan terkait pelaksanaan PP Nomor 49 Tahun 2018. Aturan itu mengenai manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK).

Iing mengatakan, saat ini ada ribuan tenaga honorer di Kabupaten Tasikmalaya yang digunakan tenaganya. Selain di lingkungan Pemerintah Daerah, tenaga honorer juga banyak tersebar di sekolah-sekolah negeri.

"Jadi ribuan tenaga honorer. Diantaranya 2.000 honorer guru. Ini yang bingung kalau memang terdampak. Padahal pendidikan sangat penting," ucap dia.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya Ahmad Zaki Rusyana mengatakan, soal rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan, daerah mengikuti pusat.

"Jadi pegawai non ASN atau honorer di instansi pemerintahan berakhir sampai November 2023, sesuai amanat PP nomor 49 tahun 2018 yang menyebutkan batasan tugas nya paling lama lima tahun, dan berakhir sampai di 2023," ucap Zaki.

Menyikapi rencana penghapusan honorer, katanya, daerah saat ini tengah melakukan atau menginventarisasi data pegawai non-ASN, termasuk non PPPK di Kabupaten Tasikmalaya.

(yum/bbn)