Tenaga Honorer Dihapus 2023, Begini Kata Forum Tenaga Teknis di Sumedang

Nur Azis - detikNews
Jumat, 21 Jan 2022 16:47 WIB
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo (Foto: Kadek/detikcom)
Foto: MenPAN-RB Tjahjo Kumolo (Foto: Kadek/detikcom)
Sumedang -

Rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo yang akan menghapus tenaga honorer dengan hanya membaginya ke dalam dua kategori status pegawai yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menuai beragam tanggapan.

Salah satunya datang dari Ketua Forum Tenaga Teknis Dinas Pendidikan Sumedang Iman Risman. Ia secara pribadi menyambut positif dengan keputusan Menpan-RB jika penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 untuk mengangkatnya langsung menjadi pegawai berstatus PNS atau PPPK.

Namun jika sebaliknya, kata dia, jelas akan menolaknya. Pihaknya saat ini sedang bersiap untuk melakukan audiensi dengan Pemda dan DPRD Sumedang.

"Soalnya kan rekan-rekan sudah lama bekerja, masa pemerintah menghapus (tenaga honorer) begitu saja," ungkap Iman saat dihubungi detikcom, Jumat (21/1/2022).

Terkait status bagi tenaga honorer ke depan, kata Iman, sebelumnya rekan-rekannya di pusat sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI dengan harapan para tenaga honorer ini nantinya diangkat menjadi PNS.

Namun, lanjut dia, pengangkatan status menjadi PNS kemungkinan sulit lantaran terkendala oleh faktor usia. Namun jika statusnya diangkat menjadi PPPK kemungkinan bisa, lantaran tidak terkendala oleh faktor usia.

"PNS itu kan usianya 35 tahun ke bawah dan PPPK usianya 35 tahun ke atas, nah itu yang perlu dikaji bersama-sama oleh teman-teman, kalau ke PNS sulit sepertinya," terangnya.

Iman mengatakan, pihaknya menolak atas rencana pemberlakuan sistem outsourcing bagi tenaga honorer seperti untuk penjaga sekolah, tenaga kebersihan dan tenaga lainnya.

"Kita menolak, sangat menolak, alasannya dari segi bekerja yang sudah sekian puluhan tahun, rekan-rekan mau digimanain sama pemerintah kok begitu saja mau di outsourcing-kan, kenapa tidak dari dulu saja," ungkapnya.

Forum Tenaga Teknis Sekolah Disdik Sumedang mencatat ada sekitar 1.900 tenaga teknis honorer seperti penjaga sekolah, petugas laboratorium, pustakawan, staf TU dan tenaga teknis lainnya. Dari jumlah itu ada tenaga teknis Non Kategori dan tenaga teknis Kategori 2 (K2).

"Yang 1.900an itu dengan non kategori, kalau untuk yang Kategori 2 sedikit, ini yang kita pikirkan karena yang Kategori 2 ini usianya sudah mau pensiun bisa dibilang," terangnya.

Ia menegaskan pihaknya sutuju jika keputusan pemerintah untuk membagi tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi dua, yakni PNS dan PPPK dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para tenaga honorer terutama tenaga honorer K2.

"Namun jika sistemnya diganti menjadi outsourcing, kami menolak," pungkasnya.

Lihat juga video 'Kemen-PAN RB dan Komisi II Sepakat Hapus Tenaga Honorer':

[Gambas:Video 20detik]



(err/err)