.webp)
DPRD Kota Tasikmalaya meminta manajemen RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya meningkatkan kualitas pelayanan serta perbaikan dari sisi pengelolaan, termasuk penyehatan kondisi keuangan. Kehadiran Direktur RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya Budi Tirman yang baru saja dilantik diharapkan bisa menjadi momentum memperbaiki kinerja fasilitas kesehatan rujukan di Kota Tasikmalaya ini.
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya dengan pihak RSUD dr Soekardjo dan Dinas Kesehatan, Kamis (6/1/2022). Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Gilman Mawardi mengatakan selama ini banyak pelayanan dasar RSUD Tasikmalaya yang tidak berjalan dengan baik.
"Misalnya ketersediaan obat, sering terjadi pasien disuruh mencari obat sendiri ke luar RSUD, karena tak ada obat. Kemudian layanan CT scan, tak bisa dilayani. Pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain. Padahal ini pelayanan dasar yang seharusnya bisa dipenuhi," kata Gilman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu Gilman juga menyoroti soal jumlah pegawai RSUD yang dianggap gemuk atau terlalu banyak. Sehingga beban gaji pegawai membuat kondisi keuangan RSUD terganggu atau tidak sehat.
"Jumlah SDM di RSUD Kota Tasikmalaya tidak proporsional, terlalu gemuk. Kapasitas tempat tidur sekitar 500-an sementara pegawainya 1.400, rasionya terlalu besar. Tidak efisien, jadi kami minta lembaga independen untuk melakukan kajian mengenai jumlah pegawai di RSUD Kota Tasikmalaya ini," tutur Gilman.
Tapi terkait ini, Gilman mengatakan, pihak Dinas Kesehatan atau RSUD memberikan solusi yang komprehensif. Pegawai yang akan diputus kontrak kerja, harus diperhatikan pula nasibnya.
"Tapi harus tuntas solusinya, jangan asal diputus kontrak. Mereka warga Tasikmalaya juga yang harus kita perhatikan," ujar Gilman.
Penjelasan RSUD Soekardjo dan Dinkes
Direktur RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya Budi Tirmadi tak memungkiri kelebihan jumlah pegawai di RSUD itu mencapai 200 sampai 250 orang. Kelebihan jumlah pegawai sebanyak itu menjadi salah satu beban yang mengganggu kesehatan keuangan. Karena beban gaji pegawai mencapai Rp 1,5 miliar per bulan.
"Tetapi di satu sisi, kita juga butuh pegawai, terutama yang sesuai dengan kompetensi yang memang dibutuhkan. Hanya sebelum melangkah ke upaya perampingan pegawai, kita akan terlebih dulu melakukan inventarisasi jumlah pegawai dan efektivitasnya selama ini dan berada di titik mana spesifik kelebihannya," ujar Budi yang baru dilantik 31 Desember 2021 lalu.
Terkait beberapa pelayanan dasar atau layanan penting yang kerap belum berjalan maksimal, Budi mengatakan akan berusaha membenahinya satu per satu. "Ya tentu kami berkomitmen itu membenahinya, secara bertahap," ucap Budi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Uus Supangat mengatakan terkait permasalahan kelebihan jumlah pegawai di RSUD, pihaknya akan meminta bantuan tim independen untuk menganalisa beban kerja dan analisa jabatan. "Kami akan melibatkan konsultan untuk melakukan analisa SDM di RSUD, sehingga diperoleh perhitungan yang akurat. Jika memang benar terlalu banyak, selanjutnya akan kita ambil langkah-langkah perampingan," ujar Uus.
Sementara itu, terkait kurang maksimal pelayanan, Uus mengatakan akan segera melakukan pembenahan. Fasilitas-fasilitas yang sudah dimiliki oleh RSUD seperti CT scan dan peralatan medis lainnya akan kembali dioperasikan dan dimaksimalkan pemanfaatannya. Termasuk ketersediaan obat.
"Tentu kita semua memiliki harapan yang sama terhadap perbaikan kualitas pelayanan RSUD Tasikmalaya ini, kami berkomitmen untuk membenahi masalah-masalah pelayanan ini agar ke depan bisa sesuai dengan harapan," tutur Uus.
