.webp)
Sejumlah kebijakan Pemprov Jabar menjadi polemik sepanjang tahun 2021. Mulai dari heboh sewa helikopter untuk Wagub Jabar hingga polemik postingan Petani Milenial Ridwan Kamil.
Heboh Sewa Helikopter Wagub Jabar
Rencana pengadaan langsung sewa helikopter untuk mobilitas Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum sempat membuat heboh di tengah masa pandemi. Anggaran yang disiapkan terbilang cukup besar yakni Rp 600 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data yang dihimpun dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP), ada 10 paket yang muncul bila dimasukkan kata 'sewa helikopter' dalam kotak pencarian.
8 dari 10 paket yang muncul di antaranya adalah paket Sewa Helikopter Mobilitas Wakil Gubernur mulai dari Paket 1 hingga 8 dengan metode pengadaan langsung, yang dimulai dari bulan Februari hingga September 2021. Situs tersebut bisa diakses oleh publik dengan mengakses laman https://sirup.lkpp.go.id/.
Dalam daftar tersebut tertera rencana pengadaan itu dilakukan Pemprov Jabar di bawah satuan kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan lokasi rencana pengadaan paket di Kota Bandung.
Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat Abdy Yuhana mengaku baru mengetahui ada rencana pengadaan untuk sewa helikopter. Pihaknya pun akan melakukan tindak lanjut dengan mengklarifikasi sejumlah pihak terkait rencana tersebut.
"Ya pasti dimintakan klarifikasi terkait anggaran tersebut, apakah anggaran heli itu sudah menjadi kebutuhan? Atau apakah anggaran tersebut digunakan?" ujar Abdy saat dikonfirmasi detikcom.
Penelusuran detikcom, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum pernah mengunggah foto berlatar belakang satu unit helikopter. Dia berpose bersama sang istri. Foto itu diunggah Uu via akun Instragram-nya @ruzhanul.
Menanggapi informasi tersebut, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengakui menggunakan layanan transportasi udara itu untuk memudahkan menjangkau masyarakat. Mengingat, ada wilayah yang sulit dijangkau menggunakan kendaraan darat.
"Khusus masalah helikopter yang dianggarkan untuk operasional saya dengan sistem sewa ini yang pertama, kami sudah berpikir tentang efisiensi karena helikopter ini butuh, karena memang wilayah Jabar itu luas," ucap Uu dalam keterangan yang diterima detikcom.
"Ada 27 kota/kabupaten, 5.312 desa dan ribuan kelurahan. Ini memerlukan kecepatan dan ketepatan di saat kita harus datang ke daerah karena ada beberapa daerah yang belum terkonektivitas dengan baik atau ada (lokasi) bencana yang datang ke wilayah tersebut dan yang lainnya," kata Uu melanjutkan.
Uu mengatakan anggaran yang dialokasikan masih tersimpan dan berbentuk dana cadangan, sehingga hanya dikeluarkan saat harus menyewa helikopter. "Kalau tidak dipakai nanti jadi silpa, nanti dipakai pada perubahan yang akan datang atau penyusunan anggaran yang akan datang, ini bisa di-refocusing untuk kebutuhan yang lain," tutur Uu.
Menurutnya, menyewa jauh lebih murah dibandingkan harus membeli helikopter yang harganya bisa mencapai Rp 80 miliar. Harga tersebut belum termasuk membeli peralatan tambahan, biaya gaji pilot, sewa garasi dan yang lainnya.
"Maka ini lebih efisien dibandingkan dengan memiliki helikopter ini. Kalau ada masyarakat yang berkomentar, kita meminta maaf kepada masyarakat dan ini akan menjadi koreksi di masa yang akan datang," ucap Uu.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menilai penggunaan jasa transportasi udara itu merupakan hal yang wajar dan hanya dipakai di situasi yang benar-benar darurat.
"Anggaran untuk gubernur dan wakil gubernur itu di Biro Administrasi Pimpinan, anggaran itu disediakan dan hanya dipakai jika benar-benar dibutuhkan. Harus dipahami mayoritas pengguna transportasi seperti dalam kondisi darurat ini hanya bisa digunakan saat kondisi sudah darurat, harus ada bab darurat dulu baru dilakukan," ujar Ridwan Kamil.
Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan lanskap geografis Jabar sangat luas dan tidak semua wilayah itu bisa dijangkau dengan kendaraan mobil. "Bisa delapan jam, sembilan jam. Menurut saya itu wajar saja dari sisi kebutuhan," katanya.
Selama ini, kata Kang Emil, Pemprov Jabar kerap meminjam helikopter milik TNI AU, Polri atau BNPB. Hal itu dilakukan untuk mengurangi potensi menggunakan helikopter dari pihak swasta.
"Ada ongkos yang harus dibayar, kita mengurangi potensi-potensi menggunakan yang namanya heli swasta, memang mahal ya. Saya pernah difasilitasi Polda naik heli polisi, difasilitasi TNI juga, ini juga masuk ke dalam refocusing sebenarnya di angka yang disebutkan di media (total Rp 600 juta)," ujarnya.
"Itu sudah ter-refocusing 70 persenutk penangananpandemi, semuanya tidak terkecuali sudah disisir satu-satu sampai akhir Desember diarahkan untukpandemi termasuk anggaran pakwagub yang disampaikan di media," ujar Kang Emil.
Postingan Ridwan Kamil soal kesuksesan program Petani Milenial menjadi polemik. Sebab, setelah ditelusuri, program unggulan itu masih dalam tahap persiapan, belum seperti yang dipamerkan Ridwan Kamil.
Berikut postingan Ridwan Kamil:
EKONOMI BARU GENERASI MUDA JAWA BARAT,
"3 bulan lalu, pertanian infus ini dimulai sekarang panen luar biasa dan sebagian ekspor ke Singapura. Air dan pupuk cair diteteskan sesuai jadwal dan diatur via hape dan komputer melalui IOT.
Petani Milenial perlahan menjadi solusi untuk generasi muda Indonesia di masa depan agar Indonesia punya ketahanan pangan dan kesejahteraan yang menjanjikan.
Petani Milenial punya semangat : "Tinggal di desa (jauh dari pandemi), rejeki kota dan bisnis mendunia (karena digital & 4.0)"
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya menyoroti postingan Ridwan Kamil soal Petani Milenial di Instagramnya. Ia menilai program tersebut terlalu diglorifikasi padahal realitanya masih dalam tahap pemagangan atau pembekalan keterampilan.
"Menurut saya tentu ini merupakan blunder besar. Program Petani Milenial yang masih berjalan, tertatih-tatih dalam pengadaan lahannya dan malah meleset dari target kok malah diglorifikasi seolah-olah sukses besar," kata Asep saat dihubungi detikcom, Senin (31/5/2021).
Asep mengatakan pemberdayaan bagi petani di kalangan milenial merupakan hal yang penting. Tetapi, Pemprov Jabar disebutnya masih punya pekerjaan besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan.
"Kalau mau bicara problem mendasar bagi petani saya kira secara prinsip upaya advokasi kepada mereka masih berkutat pada persoalan klasik saja yakni menyangkut keberadaan lahannya yg semakin tergerus, perlunya dibangun embung dan saluran irigasi, mengantisipasi kesulitan dalam pengadaan bibit dan pupuk yg murah hingga bagaimana memudahkan akses pemasarannya agar petani mendapatkan keuntungan yang lebih," katanya.
"Jadi, menurut hemat saya, bukan berarti merintis program Petani Milenial itu enggak penting tapi meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan sehingga Nilai Tukar Petani (NTP)-nya semakin membaik adalah PR besar dan jauh lebih mendasar untuk Pemprov Jabar jika ingin sungguh-sungguh membela petani dan tak terjebak dalam program yg sifatnya artifisial dan membangun pencitraan melalui kegiatan 'gimmick' belaka," ujarnya.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Benny Bachtiar mengatakan, setiap tahapan program Petani Milenial dilalui dengan optimal. Prinsip kehati-hatian pun diterapkan agar calon petani milenial mendapatkan hasil yang maksimal.
"Sejauh ini semua tahapan berjalan baik. Tapi memang dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Karena kami tidak mau Petani Milenial ini gagal dalam melakukan aktivitasnya," kata Benny, Minggu (30/5/2021).
"Gelombang pertama program Petani Milenial ini harus berhasil karena akan dijadikan percontohan bagi gelombang berikutnya," imbuhnya.
Dalam kesempatan lain, Benny mengatakan saat ini Pemprov Jabar masih mempersiapkan lahan garapan bagi petani milenial. "Sekarang sudah masuk proses eksekusi, secara bertahap dimulai aktivitas di lapangan, yang disesuaikan dengan kesiapan tanah," ucap Benny.
Ia tak merinci berapa banyak peserta Petani Milenial yang belum menggarap lahan, tetapi ia memastikan bahwa kesiapan tanah memerlukan land clearance dan proses itu membutuhkan biaya.
"Kesiapan tanah ini adalah land clearance dan ini perlu biaya. Makanya secara bertahap kita siapkan," katanya.
Program Petani Milenial yang diluncurkan Ridwan Kamil pada Maret lalu, ternyata tak langsung menerapkan teknologi 4.0 karena biaya yang tinggi. Sebagai gantinya, peserta program ini akan diberikan kredit usaha rakyat (KUR) dari BJB sebagai modal kerja.
Hal itu dikatakan Dirut Agro Jabar Kurnia Fajar saat berbincang dengan detikcom, Minggu (30/5/2021). Kurnia mengatakan, walau demikian pihaknya dan stakeholders lain yang bertugas sebagai pembina dan off taker akan mengupayakan pembentukan kemitraan untuk mengejar pengelolaan ideal berbasis teknologi 4.0 (smart farming).
"Petani Milenial itu hanya KUR. Nah KUR ini hanya untuk modal kerja saja. Jadi untuk investasi memang, investasi itu harus mengupayakan cara-cara yang lain, misal pemerintah ada program hibah untuk program smart green house. Karena tanpa dukungan teknologi itu hasilnya kurang maksimal, tetapi kalau pakai teknologi smart farming hasilnya akan lebih presisi, dan kinerjanya juga lebih efisien dan efektif," katanya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut tidak fair jika program Petani Milenial yang digagasnya dinilai sebagai gimmick. Pasalnya, program tersebut baru berjalan tiga bulan sejak diluncurkan pada Maret lalu.
"Saya cari 5.000 yang daftar belasan ribu, proses ini baru tiga bulan. Jadi kalau disebut gimik-gimik atau apa, tidak fair karena evaluasi itu kan butuh setahun. Saya lagi melobi tanah-tanah kosong, ladang milik swasta tapi tidak dikerjakan, saya melobi PTPN, Perhutani tapi untuk tanahnya yang tidak produktif," ujar Ridwan Kamil dalam Indonesia Rakyat Club, Rabu (2/6/2021).
"Saya lahirkan konsep Petani milenial, anak-anak muda yang pengangguran karena COVID lebih banyak rebahan sekarang bertani, lahannya kita siapkan kalau tidak punya lahan, modalnya kita siapkan kalau tidak punya modal dan produknya kita beli kalau bingung jual ke mana, selama ini program bagi petani muda tidak pernah menyelesaikan tiga urusan ini," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
Untuk menggenjot motivasi para petani, dia menampilkan contoh-contoh petani yang sudah berhasil.
"Saya selalu memberikan harapan, bahwa ini bisa loh. Ada contoh-contoh orang yang sudah berhasil, orang yang tinggal di desa, rejeki kota dan bisnis mendunia. karena petani milenial ini petani digital, dia ngasih makan tidak pakai tangan tapi lewat hape, IoT tidak ke pasar tapi lewat unicorn, e-commerce, sehingga tidak ada halangan lagi tinggal di desa," ujarnya.
Ia menyebut program ini sempat menjadi pro dan kontra karena banyak pihak yang salah kaprah, dengan menganggap ribuan orang yang menjadi peserta Petani Milenial ini telah mendapatkan penghasilannya.
"Kan semua harus berkeringat dulu, namanya ngolah lahan, dipupukin dulu dan sebagainya," katanya.
"Dan pemikiran saya ini agak melompat, dinas-dinas di Jabar belum bisa mengimbangi kecepatan pemikiran yang saya lakukan, hingga akhirnya saya turun teknis, jadi tidak hanya jual gagasan, saya membedah kenapa lahannya macet, kenapa modalnya macet, seret dan sebagainya," ujarnya.
Sementara itu berdasarkan data dari Biro Perekonomian Setda Jabar, dari 8.998 pendaftar terpilih 2.240 petani muda yang lolos dalam proses seleksi.
Kabiro Perekonomian Setda Jabar Benny Bachtiar mengatakan petani yang telah memenuhi kualifikasi juga telah lulus pemeriksaan perbankan atau BI Checking. Peserta yang tidak lolos BI Checking rata-rata masih memiliki utang ke perbankan.
"BI Checking dilakukan sebagai upaya tidak terjadinya kesalahan dalam pemberian kredit. Karena ternyata banyak yang bermasalah dengan perbankan," ucap Benny.
Benny mengatakan, pelaksanaan program Petani Milenial ini tidak bisa serentak dilaksanakan oleh setiap peserta yang lolos. Sebab, masih terganjal dengan kesiapan lahan garapan.
"Sekarang sudah masuk proses eksekusi, secara bertahap dimulai aktivitas di lapangan, yang disesuaikan dengan kesiapan tanah," ucap Benny.
