Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Serang Jadi Catatan BPK

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Jumat, 24 Des 2021 14:41 WIB
Kepala BPK Perwakilan Banten Novie Irawati
Kepala BPK Perwakilan Banten Novie Irawati (Foto: Bahtiar Rifa'i/detikcom)
Serang -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten mencatat ada permasalahan dalam penyusunan perencanaan alokasi vaksin COVID-19 di Kabupaten Serang. Hal ini jadi catatan dalam laporan pemeriksaan kinerja dalam upaya pelaksanaan vaksinasi 2021.

Kepala BPK Perwakilan Banten Novie Irawati mengatakan di semester II 2021 ini pihaknya melakukan pemeriksaan kinerja dan kepatuhan pemerintah daerah. Ada dua wilayah yaitu Kabupaten Serang atas kinerja vaksinasi dan Pandeglang atas efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah atau PAD untuk kemandirian fiskal.

Untuk pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Serang, daerah katanya ini telah mengalokasikan baik itu sarana dan prasarananya untuk vaksinasi bahkan hingga tingkat masyarakat bawah. Strategi juga sudah dibuat dalam pelaksanaannya.

Namun, BPK menemukan beberapa catatan terkait belum adanya susunan perencanaan alokasi vaksin dan logistik menggunakan variabel yang valid. Kedua, ada juga catatan mengenai pencatatan dan laporan hasil vaksinasi yang belum diinput sepenuhnya dengan baik dan benar di aplikasi PCare.

"Pendataan sasaran belum sepenuhnya sesuai dengan kelompok sasaran yang ditetapkan," kata Novie di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Pal Lima, Kota Serang, Jumat (24/12/2021).

Makanya, BPK minta pemkab untuk menyusun rencana alokasi vaksin menggunakan variabel valid dan meminta petugas segera menginput data di aplikasi PCare. Karena jika tidak segera diperbaiki maka bisa mempengaruhi efektivitas pelaksanaan vaksinasi.

Kedua, soal pengelolaan PAD, BPK katanya menemukan bahwa Kabupaten Pandeglang belum menetapkan perencanaan dan pengelolaan retribusi daerah di dokumen RKPD, Renstra dan rencana kerja di Disperindag dan Dinas Lingkungan Hidup.

Selain itu ada catatan belum maksimalnya pengelolaan pajak bagi restoran dan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan sebagai potensi peningkatan PAD.

"Kepala BP2D, Kepala DLH dan Disperindag ESDM Pandeglang memedomani ketentuan serta prosedur pendataan, penetapan, pembayaran dan penagihan pajak restoran dan retribusi pelayanan, sampah dan kebersihan," ujar Novie.

BPK meminta catatan-catatan di atas ditindaklanjuti paling lambat 60 hari. Dan merekomendasikan kepala daerah menginstruksikan jajarannya melaksanakan rekomendasi itu sebagai upaya perbaikan.

(bri/bbn)