ADVERTISEMENT

Dipolisikan soal Pemalsuan Sertifikat Tanah, Ini Kata Waketu NasDem Jabar

Syahdan Alamsyah - detikNews
Senin, 20 Des 2021 13:47 WIB
Iman Adinugraha Wakil Ketua DPW NasDem Jabar (Topi Hitam) dan Kuasa hukumnya (Batik)
Foto: Iman Adinugraha Wakil Ketua DPW NasDem Jabar (Topi Hitam) dan Kuasa hukumnya (Istimewa).
Sukabumi -

Rudi Agus Fridnanda resmi melapor ke polisi terkait sertifikat atas nama orang lain yang berada di atas tanah dan bangunan yang diakui miliknya di kawasan Kampung Sumur Bandung, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Salah satu pihak yang dilaporkan atas nama Iman Adinugraha yang diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jabar. Melalui kuasa hukumnya Iman membantah tudingan tersebut.

"Apa yang dilaporkan oleh saudara Rudi Agus sangat tidak berdasar hukum dan mengada-ada dikarenakan kklien kami adalah pemilik sertifikat tanah yang sah menurut hukum, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1083, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1085 kesemuanya atas nama Iman Adinugraha, klien kami," kata Fikri Abdul Aziz, kuasa hukum Iman Adinugraha kepada detikcom, Senin (20/12/2021).

Fikri menjelaskan sertifikat yang dikantongi kliennya merupakan sertifikat pecahan dari SHGB Nomor: 255/Palabuhanratu yang telah dialihkan kepada Kliennya. Saat Kliennya melakukan pemecahan sertifikat telah melalui prosedur hukum yang berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.

"Dan sesuai Peta Wilayah Administratif Pelabuhanratu, dengan demikian klien kami adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-Undang. Perlu kami sampaikan juga bahwa dalil pelapor yang menyatakan telah menguasai tanah dan memiliki IMB tahun 2006 diduga tidak berdasarkan alas hak menurut hukum dimana IMB, SPPT & SPH sebagai dasar Laporan yang bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Fikri.

IMB, SPPT dan SPH itu disebut Fikri diduga terbit di atas lahan milik kliennya yang perolehannya berasal dari SHGB 255 yang merupakan pemecahan dari SHGB No.240 tahun 2003 tersebut.

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menghimbau kepada pihak-pihak terkait untuk tidak memberikan informasi tidak benar diduga menjurus kepada fitnah dan pencemaran nama baik Klien kami, yang apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan memberikan hak kepada Klien kami untuk melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata,"pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Rudi Agus Fridnanda resmi melapor ke polisi terkait sertifikat atas nama orang lain yang berada di atas tanah dan bangunan miliknya di kawasan Kampung Sumur Bandung, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Melalui kuasa hukumnya, Hanson R Sanger Rudi melapor ke Unit Harda, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sukabumi. Hanson mengatakan, pihaknya melaporkan pemegang sertifikat berikut orang-orang yang diduga terlibat dalam penerbitan sertifikat tersebut yakni dari pihak Kantor BPN Sukabumi.

"Klien kami ingin oknum-oknum yang terlibat dalam penerbitan sertifikat itu diperiksa polisi, termasuk pihak BPN Sukabumi. Kami berharap teman-teman kepolisian jeli dalam menyikapi pelaporan kami," kata Hanson kepada detikcom, Minggu (12/12/2021).

(sya/mso)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT