Imbas Kebakaran Gedung Cyber, Aplikasi-Web Pemprov Banten Down

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Kamis, 02 Des 2021 22:27 WIB
Gedung Cyber 1 di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Jaksel), kebakaran. Ada 40 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) yang dikerahkan ke lokasi.
Kebakaran gedung cyber (Foto: Grandyos Zafna)
Serang -

Kebakaran di Gedung Cyber I di Kuningan Barat, Jakarta Selatan juga berimbas pada aplikasi dan website milik Pemprov Banten. Pasalnya server pemprov juga ada di lantai dua Gedung Cyber yang terbakar.

"Kita di lantai 2, nah itu tapi beda blok. Yang terbakar di blok lain. Tadi ada tim mau masuk dari penyedia nggak bisa karena dipolice line, karena besok diinvestigasi," kata Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Telematika Diskominfo Provinsi Banten Dian Herdiana saat dikonfirmasi detikcom, Serang, Kamis (2/12/2021).

Akibat kebakaran itu, ia mengatakan ada website di lingkungan Provinsi Banten tidak bisa diakses termasuk aplikasi layanan. Hanya ada tiga aplikasi yang masih bisa diakses yaitu Simral, LPSE dan Arisisbada. Sisanya sampai saat ini masih mengalami kendala.

"Ini kita lagi cek dulu karena solving IP, sampai dengan sore tadi ada tiga aplikasi yang bisa digunakan. Beberapa situs belum bisa dibuka dulu, jaringan masih lemah" ujarnya.

Ia mengatakan, salah satu yang tidak bisa diakses adalah aplikasi kehadiran pegawai. Pada hari ini presensi dilakukan manual.

"Web termasuk tadi (situs pemprov dan dinas). Aplikasi seperti Simpel, presensi (tidak bisa).

Untuk data milik Pemprov Banten sendiri ia sebut aman. Akibat kebakaran memang mengganggu jaringan. Tim menurutnya juga sudah mengecek namun tidak bisa mengakses karena masih dijaga untuk penyelidikan kepolisian.

"Ini hanya koneksi jaringan. Makanya tadi temen-temen ke sana nggak bisa karena diblokir posisi gedung," pungkasnya.

Detikcom mencoba mengakses situs di lingkungan Provinsi Banten. Tapi sampai pukul 20.30 WIB, situs seperti https://www.bantenprov.go.id/, https://diskominfo.bantenprov.go.id/, https://bapenda.bantenprov.go.id/ masih tidak bisa diakses. Beberapa situs di organisasi perangkat daerah yang lain juga tidak bisa diakses.

(bri/mud)