Cegah Nikah Siri-Kawin Kontrak, P2TP2A Cianjur Minta Kedubes Pantau Warganya

Ismet Selamet - detikNews
Kamis, 02 Des 2021 14:12 WIB
Ketua Harian P2TP2A Kabupaten Cianjur Lidya Indiyani Umar
Foto: Ketua Harian P2TP2A Cianjur (Ismet Selamet/detikcom).
Cianjur -

Pusat Pelayanan Terpadu Perlidungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Cianjur meminta masing-masing kedutaan besar negara asing memperketat pemantauan dan pengawasan warganya yang tinggal atau bekerja di Indonesia. Hal itu harus dilakukan untuk mencegah WNA melakukan nikah siri, kawin kontrak, atau tindak kriminal.

Ketua Harian P2TP2A Cianjur Lidya Umar mengatakan mudahnya proses masuk dan menetap sementara di Indonesia, membuat warga asing dengan nyaman untuk tinggal bahkan menikah di Indonesia terutama di Cianjur. Sayangnya, proses pernikahan tersebut kerap mengabaikan prosedur yang berlaku termasuk adminstrasi kependudukan.

"Termasuk proses nikah siri atau kawin kontrak yang marak terjadi di Cianjur, membuat warga negara asing (WNA) khususnya dari Timur Tengah, banyak datang untuk melakukan hal tersebut. Akibatnya seperti yang menimpa Sarah (21) warga Cianjur, beberapa waktu lalu," ucap dia, Kamis (2/12/2021).

Dia mengungkapkan kurangnya pengawasan dan tidak adanya sanksi tegas membuat warga asing betah untuk berlama-lama tinggal dan akhirnya menetap di Indonesia.

"Saat WNA tertangkap oleh Imigrasi terlihat tidak ada sanksi tegas seperti negara lain. Jadi mereka merasa betah," kata dia.

Menurutnya, sejumlah kasus yang melibatkan WNA banyak terjadi di Indonesia, mulai dari kekerasan terhadap anak dan perempuan yang selama ini merupakan pasangan suami istri secara siri atau kawin kontrak. Sehingga banyak perempuan Indonesia menjadi korban hingga kehilangan nyawa.

"Ini harus menjadi catatan bagi semua, termasuk keluarga, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, ketika pelaku kawin siri dan kontrak dengan WNA, tanpa harus mengurus surat nikah termasuk surat administrasi kependudukan," katanya.

Dia menambahkan pihak kedutaan besar setiap negara juga harus lebih memperketat pemantauan warganya yang berkunjung di Indonesia.

"Kalau ada yang melanggar kedutaan harus respon cepat, baik memberi teguran hingga pemberian sanksi. Apalagi kalau melakukan tindak pidana,harus ada sanksi hukum yang tegas supaya memberi efek jera," kata dia.

"Kejadian yang menimpa Sarah semoga jadi pembelajaran. Perlu perhatian semua pihak, tidak hanya pemerintahan di tingkat daerah tapi sampai pemerintah pusat, termasuk kedutaan besar masing-masing negara, harus memantau lebih intens warganya," pungkasnya.

(mso/mso)