Artificial Intelegence (AI) bisa menjadi salah opsi pemangkasan sumber daya manusia dalam berbagai bidang tak terkecuali dalam pemerintahan. Bukan tidak mungkin, ke depan sejumlah pekerjaan yang biasanya dilakukan ASN digantikan mesin.
Kemajuan teknologi menjadi aspek yang tak bisa dihindari. Sehingga, semua orang harus beradaptasi agar tidak terpinggirkan. Hal ini berlaku untuk semua sektor termasuk perangkat pemerintahan.
"Ya, pada akhirnya begitu. Jadi seperti hukum alam," kata Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Agus Sudrajat dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (1/12/2021).
Ia mengakui tidak semua pekerjaan bisa digantikan mesin. Hanya saja, ada pekerjaan yang biasanya dikerjakan sejumlah orang bisa dikurangi kuantitasnya dengan kehadiran teknologi.
"Bukan dalam arti dengan AI ini ASN tidak kepakai lagi, tapi dengan bantuan teknologi pekerjaan akan lebih cepat. Misalnya, awalnya satu pekerjaan dikerjakan oleh 5 orang, nah dengan teknologi pekerjaan itu bisa hanya dilakukan 1 orang," katanya.
Ia memandang ASN harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Sehingga, ke depannya tetap bisa bersaing walaupun dihadapkan dengan kehadiran mesin.
"AI ini kita sebut sebagai akselerasi transformasi ASN, supaya kita cepat lari kencang karena di belakang kita teknologi digital cukup pesat. Nah sebagai ASN harus terus beradaptasi dengan teknologi," katanya.
Ia menambahkan untuk mengantisipasi gempuran teknologi, para ASN harus meningkatkan kompetensinya. Saat ini, setiap lembaga dan kementerian harus memiliki standar kompetensi teknis.
Kepala Puslatbang PKASN, Hari Nugraha punya pandangan lain terkait peluang AI dalam kinerja pemerintahan. Nantinya keberadaan AI hanya akan mengubah pola kerja ASN.
"Soal AI, saya melihatnya lebih diterjemahkan dalam proses percepatan pengembangan kompetensi atau SDM. Hal ini pun tidak secara spesifik langsung berdampak ke pekerjaan ASN. Jadi, AI itu bagaimana mengemas sebuah proses yang sifatnya digital. Jadi ASN tinggal masuk ke aplikasi. Mengembangkan. Jadi dengan aplikasi tersebut pola kerja ASN berubah, mereka tetap bisa bekerja di manapun," ungkap dia.
Disinggung soal merit sistem, Hari menjelaskan, diterapkan untuk pengembangan komptensi ASN yang terukur. "Merit sistem itu kita berasumsi mengisi jabatan lebih objektif. Itu yg pertama. Kan perlu kepastian ASN itu unggul dari kopetensi yang dia punyai dan kinerja. Dua hal itu yg kita ukur," katanya.
Menurutnya, kalau suatu daerah sudah punya merit sistem tidak usah ada seleksi jabatan karena pegawainya sudah ada ukurannya. Mereka mempunyai formulasi jadi tinggal mengisi ke jabatan yang dibutuhkan.
"Sekarang pemerintah tidak memiliki merit sistem, jadi lelang jabatan dan perlu asesment di luar. Kalau sudah merit sudah tersistem dan terstruktur. Tapi di kita merit sistem ini masih kurang. Makanya Kemenpan RB mendesak ke kementerian dan lembaga untuk memiliki standar kompetensi teknisteknis," ujar Hari.
(wip/mso)
