Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyiapkan skema pengawasan menjelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022. Di antaranya mendirikan posko pemantauan di dua lokasi yakni di kawasan wisata Lembang dan Padalarang.
Seperti diketahui pemerintah pusat bakal menerapkan PPKM Level 3 secara serentak mulai 24 Desember sampai 6 Januari. Hal itu dituangkan dalam Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada saat liburan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bandung Barat Lukmanul Hakim mengatakan kawasan Lembang dan Padalarang bakal menjadi titik konsentrasi penumpukan kendaraan dan keramaian saat Natal dan Tahun Baru.
"Menghadapi Nataru kita membuka posko di Padalarang dan di Lembang. Karena memang Padalarang dan Lembang konsentrasinya pada penumpukan kendaraan. Di dua titik itu kita akan membatasi jumlah kendaraan yang masuk," ujar Lukmanul kepada wartawan saat ditemui di Padalarang, Rabu (1/12/2021).
Kawasan Lembang menjadi titik konsentrasi kerumunan dan keramaian lantaran memiliki banyak objek wisata. Saat Nataru pun Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merekomendasikan objek wisata tetap buka.
Sementara Padalarang bakal diawasi lantaran merupakan gerbang masuk kendaraan dari luar daerah seperti Bogor, Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, dan daerah lainnya.
"Artinya yang paling diawasi itu ke wisata. Sehingga konsentrasi kita itu di Lembang, tapi kita tetap monitor juga yang di Padalarang pastinya," jelas Lukmanul.
Ia menyebut di dua titik tersebut pihaknya bakal melakukan penyekatan untuk mengendalikan volume kendaraan yang masuk ke Bandung Barat, khususnya ke kawasan wisata Lembang.
"Untuk penutupan mengikuti kebijakan dan koordinasi dengan kepolisian apakah perlu atau tidak. Di dua pos itu ada penyekatan untuk pengendalian. Tapi mungkin diterapkan juga ganjil genap sehingga mobilitas bisa dikendalikan signifikan," terang Lukmanul.
Namun demikian ia mengungkapkan tetap ada potensi peningkatan volume kendaraan saat Nataru nanti. Meskipun saat ini sudah digaungkan terus menerus soal penerapan PPKM Level 3.
"Kalau tidak adaPPKM Level 3 pasti peningkatan volumekendaraannya tinggi. Tentu harapan kita saatNataru enggak ada kenaikan volume secara signifikan. Makanya kita sosialisasi terus libur itu dilarang dan ASN juga enggak boleh cuti. Mudah-mudahan bisa dikendalikan," pungkasLukmanul.
