Demi Demokrasi Sehat, Presidential Threshold Diminta Dihapus

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Selasa, 30 Nov 2021 16:34 WIB
Ilustrasi Pemungutan Suara di bilik suara pada pemilu 2014
Ilustrasi pemilu (Foto: dok. detikcom)
Bandung -

Aturan ambang batas dalam pencalonan presiden (presidential threshold) hingga kepala daerah dinilai bakal merusak sistem Demokrasi dalam negeri. Terlebih aturan itu dituding mempermudah bisnis oligarki.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indo Parameter Tri Wibowo Santoso. Dia menilai aturan tersebut memberikan peluang mensponsori figur calon pemimpin yang bisa dikendalikan.

"Aturan PT membuat bergaining power atau daya tawar partai politik semakin tinggi," ujar Bowo sapaannya dalam keterangan yang diterima, Selasa (30/11/2021).

Dia menuturkan hal ini dapat menghambat anak bangsa lain yang memiliki kredibilitas untuk bisa bersaing. Sebab, ada daya tawar yang ditawarkan guna melanggeng maju.

"Bila ada anak bangsa yang kredibel, berintegritas dan hebat mau maju menjadi pemimpin bangsa tapi tak punya kapital, maka jangan harap bisa berkompetisi. Karena, biaya mahar politik guna mendapatkan tiket pilpres sangat mahal," katanya.

Mahar yang tak murah ini, sambung dia, dijadikan peluang untuk mensponsori figur yang ingin maju sebagai presiden. Menurut dia, biaya yang dikeluarkan oleh para oligarki bukan gratis, sebab bila sosok atau figurnya yang dibiayai terpilih, maka kepentingan para oligarki harus diakomodir.

"Misal dalam konteks Omnibus Law terkait UU Cipta Kerja sudah sangat jelas merugikan buruh, karena ada kebijakan upah murah, hilangnya pembatasan jenis pekerjaan yang bisa di outsourcing, berkurangnya kompensasi pesangon, dan semakin mudah melakukan PHK, serta masuknya tenaga kerja asing dengan mudah," tutur Bowo.

"Masih soal Omnibus Law terkait UU Minerba, para pengusaha batu bara tak perlu lagi membayar royalti, sehingga negara kehilangan pemasukan triliunan rupiah. Lalu, masyarakat bisa dipolisikan bila menolak tambang. Masyarakat juga tidak bisa lagi mengadu ke Pemda, dan tambang bisa beroperasi meski merusak lingkungan," kata dia menambahkan.

Dia mengharapkan agar partai politik di DPR sepakat menghapus aturan ambang batas tersebut. Sehingga sambung dia, proses Demokrasi bisa kembali sehat.

"Kalau PT dihapus, maka parpol kan bisa mengusung jagoannya tanpa harus berkoalisi," katanya.

(dir/mud)