.webp)
Beragam peristiwa terjadi di Jawa Barat hari ini, Senin (29/11/2021). Mulai dari ribuan buruh gelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate hingga PSI kritik belanja pegawai Kota Bandung lebih besar dari Surabaya.
Berikut rangkuman beritanya:
Massa Buruh Pertanyakan Keberadaan Ridwan Kamil
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate mendesak Gubernur Jabar Ridwan Kamil agar menetapkan UMK sesuai rekomendasi daerah. Mereka juga mempertanyakan keberadaan Ridwan Kamil tak menemui buruh yang menggelar aksi.
Buruh juga membandingkan respon Ridwan Kamil dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang datang dan duduk bersama dengan buruh di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta pada Senin siang.
"Hari ini Gubernur DKI Jakarta menemui massa buruh di Jakarta, hari ini Gubernur Jabar Ridwan Kamil tidak datang menemui buruh, kemana gubernur?" teriak salah seorang orator, Senin (29/11/2021).
Sementara itu, kericuhan sempat terjadi ketika massa aksi mendorong pagar Gedung Sate hingga roboh hari ini, sekitar pukul 16.30 WIB. Sebagian massa yang berunjuk rasa sejak siang hari, mencoba merangsek masuk ke kantor Gubernur Jawa Barat.
Melihat kejadian tersebut, petugas kepolisian yang sejak tadi bersiaga segera melakukan antisipasi. Massa pun dihalau di halaman Gedung Sate, sehingga tak masuk lebih jauh, barikade buruh pun turun tangan untuk menenangkan sebagian peserta aksi yang merangsek ke dalam.
"Tenang... Tenang...," teriak orator dari atas mobil berpengeras suara.
Petugas kepolisian dan internal Gedung Sate pun kemudian bersiaga di depan satu blok pagar yang roboh tersebut, sambil menutup celah dari blok pagar yang roboh tersebut.
Pada pukul 16.40 WIB situasi kembali bisa dikendalikan, walau begitu hujan deras masih mengguyur.
Seperti diketahui, ribuan buruh yang berasal dari berbagai serikat pekerja di Jabar mengepung kantor Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Mereka menuntut agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan upah minimum kabupaten/kota sesuai dengan rekomendasi daerah. Mereka juga mendesak agar UU Cipta Kerja juga dicabut.
"Ridwan Kamil sekarang sedang diuji nyali, apakah akan menetapkan upah yang berpihak kepada buruh, menyejahterakan pekerja atau tidak," ujar salah seorang orator.
Polda Jabar Bakal Selidiki Penyebab Banjir Bandang di Garut
Polda Jabar akan menyelidiki penyebab banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut. Namun untuk saat ini, polisi masih fokus dalam penyelamatan warga terdampak.
"Mungkin ke depannya kita lakukan penyelidikan, tapi kita masih fokus untuk menyelamatkan masyarakat. Untuk sementara kita masih fokuskan penyelamatan masyarakat untuk mengantisipasi risiko terjadi susulan," ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Erdi A Chaniago kepada wartawan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, hari ini.
Erdi mengatakan Kapolda Jabar Irjen Suntana juga sudah meninjau langsung ke lokasi banjir bandang di Garut. Suntana, kata Erdi, langsung meminta agar dibuatkan dapur umum dan evakuasi terhadap warga yang tedampak.
"Dari peninjauan tersebut, Kapolda berikan kebijakan untuk membuat dapur umum, menyelamatkan masyarakat yang di lokasi sepanjang sungai yang masih," tuturnya.
Menurut Erdi, warga yang berada di bantaran sungai juga sudah dievakuasi. Sebab, kondisi kediaman warga tersebut rawan apabila terjadi bencana susulan.
"Masyarakat yang ada di bantaran sungai tersebut yang rawan apabila hujan lagi, itu sudah diungsikan, disiapkan beberapa tempat, termasuk ada di ponpes, di masjid, di gudang-gudang yang disiapkan ada tempat tidur dan sudah dilaksanakan," katanya.
Polisi juga memberikan trauma healing kepada masyarakat. Terlebih pemberian trauma healing bagi anak-anak.
"Hari ini kita lakukan trauma healing, ini kita lakukan untuk masyarakat dan anak-anak yang masih trauma dari penghiburan supaya yang bersangkutan tidak mengingat yang kemarin terjadi," ujarnya.
"Intinya semuanya sudah dapat diatasi, masyarakat diungsikan, dapur umum sudah ada, itu setiap hari pagi siang malam itu disiapkan sesuai kebutuhan kita ,itu sudah bisa didistribusikan," kata Erdi menambahkan.
Banjir bandang menerjang perkampungan warga diKarangtengah danSukawening, Garut, Sabtu (27/11) lalu. Rumah warga dikabarkan tergenang dan sejumlah kendaraan dilaporkan terseret arus.
Kawasan Pasteur Lumpuh, Massa Buruh Long March ke Gedung Sate
Jalan Raya Pasteur Kota Bandung yang mengarah ke Fly Over Pasupati mengalami kemacetan. Kepadatan arus lalu lintas terjadi dari kedua arah akibat rombongan buruh.
Pantauan detikcom, hari ini aksi long march dilakukan di siang dan sore hari. Massa buruh ini melakukan long march menuju ke Gedung Sate.
Pada siang hari, yerpantau ada sejumlah mobil komando yang diikuti ratusan buruh yang berjalan kaki sambil mengibarkan bendera serikat pekerja masing-masing.
Otomatis, lalu lintas kendaraan pun tersendat dari arah Pasteur menuju Gedung Sate. Sebagian pengendara pun masuk ke jalur arteri untuk menghindari kemacetan.
"Kami mengajak buruh untuk turut mengawal penetapan UMK di Gedung Sate oleh Gubernur Ridwan Kamil. Apakah Ridwan Kamil akan menetapkan upah yang merugikan rakyatnya ? Mari kita lihat," ujar salah seorang orator.
Massa Buruh terus berdatangan, pada sore hari ratusan massa aksi buruh kembali tiba di Jalan Pasteur dan turun dari bus, massa ini juga menutup ruas Jalan Pasteur. Massa buruh ini berorasi dan menyampaikan aspirasinya agar UMK di Jawa Barat Tahun 2022 naik.
"Jawa Timur siap merevisi, DKI Jakarta juga, apakah Gubernur kita, Ridwan Kamil, yang katanya akan mencalonkan diri sebagai presiden akan merevisi UMK Jawa Barat," teriak orator.
Tidak jauh dari Exit Tol Pasteur, masa buruh ini turun dan long march menuju Kantor Gubernur Jawa Barat.
Hingga sore hari, massa aksi buruh terus berdatangan ke Kantor Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate. Kedatangan mereka disambut nyala tongkat asap berwarna-warni.
Sambil datang menaiki mobil pengeras suara, massa dari Aliansi Rakyat Mengguggat berteriak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur. Spanduk yang menyuarakan sikap tersebut pun dipasang di sisi dalam pagar Gedung Sate.
"Jokowi mundur...Jokowi mundur," teriak orator dari atas mobil pengeras suara.
PSI Kritisi Belanja Pegawai Bandung yang Lebih Boros dari Surabaya
Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Bandung walk out saat Rapat Paripurna dalam Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022.
Anggota DPRD dari Partai PSI Christian Julianto menyoroti soal anggaran untuk belanja pegawai yang menurutnya tidak proporsional.
"Sebagai pembanding, di 2020 angka belanja pegawai di 2,48 triliun. Di 2021 sebesar 2,68 triliun dan di 2022 sebesar 2,54 triliun," kata Christian via pesan singkat, hari ini.
"Kalau dilihat angka mungkin secara nominal menurun dari pada 2021, tapi secara grafik sejak 2020 saja, masih meningkat," tambahnya.
Menurutnya, belanja pegawai ini yakni gaji dan tunjangan PNS. "Gaji dan tunjangan PNS," ujarnya.
Chris sapaan karibnya menyebut, Kementerian Keuangan juga menyoroti soal belanja pegawai.
"Selain itu, dari kementerian keuangan mengatakan bahwa belanja pegawai itu maksimal di 30%. Kalau di persentasekan, Kota Bandung belanja pegawainya di 37.5%," ungkapnya.
Chris membandingkan, anggaran belanja Kota Surabaya lebih rendah dibandingkan Kota Bandung.
"Lebih ke porsi (persentase) nya. Acuan ideal nya kan sebenarnya belanja pegawai itu maksimal 30%, Kota Bandung di 37.5%. Kalau mau dibandingkan, bisa kita bandingkan dengan Kota Surabaya dengan APBD 10,3 triliun anggaran belanja pegawai nya hanya 2,8 triliun (27%). Kota Bandung dengan APBD 6,5 triliun anggaran belanja pegawai nya 2,54 triliun (37,5%)," jelasnya.
Selain itu, menurutnya belanja modal Kota Surabaya sudah lebih tinggi."Lalu belanja modal, porsi belanja modal Kota Bandung itu hanya 626 M (9, 41%). Kalau dibandingkan dengan Kota Surabaya jauh sekali. Mereka porsi belanja modalnya sudah di 20% dari APBD," tuturnya.
"Sehingga dengan porsi belanja modal 9,41% kami berpendapat akan sulit mengatasi permasalahan infrastruktur seperti banjir, transportasi umum, hingga sampah," tambahnya.
Akibat RAPBD yang tidak proporsional, salah satunya anggaran belanja pegawai, pada rapat paripurna RAPBD 2022, Jumat (26/11) lalu tiga anggota DPRD dari PSI walk out.
Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menyayangkan sikap anggota PSI yang walk out dalam Rapat paripurna.
Tedy menyebut, untuk sampai ke rapat paripurna, dibutuhkan waktu panjang untuk membahas RAPBD dari mulai Bamus hingga Banggar.
"Jadi pembahasan itu panjang, kita mulai pembahasan Banggar sendiri dari mulai Oktober sampai November ini, kurang lebih kalau rapat secara intens 12 kali pembahasan, dari siang sampai malam bahkan dari pagi sampai malam," kata Tedy via sambungan telepon.
Tedy menilai, dalam rapat Banggar seharusnya dimanfaatkan PSI untuk menyampaikan masukan.
"Selama ini saya sebagian besar memimpin, sangat disayangkan ruang yang sedemikian terbuka, tidak ditutup-tutupi, minim dimanfaatkan PSI untuk menyampaikan yang hadir dalam anggota Banggar dari PSI," ungkapnya.
"Saya kurang paham, mengapa tiba-tiba di paripurna menyampaikan keberatan, padahal itu bisa dibahas dan menjadi masukan yang positif. Karena semua anggota dewan diberikan kesempatan bahkan diminta masukan dan dari PSI minim memberikan masukan, bisa dicek ke teman-teman Banggar lain," tambahnya.
Tedy menuturkan, pihaknya sudah menyampaikan seluruh informasi terkait RAPBD di website resmi DPRD Kota Bandung.
"Terkait masalah di Kota Bandung di website remi kita terbuka, pembahasan, akhirnya berapa dan menjadi prioritas-prioritas berapa, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, banjir, sangat kita perhatikan sekali. Di forum bamus juga tidak ada penolakan, malah di banggar berkali-kali mangga masukan-masukan," tuturnya.
Tedy menyebut, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan besar angkanya.
"Untuk pendidikan dan kesehatan, kita Bandung melebihi dari undang-undang, angkanya lebih dari 20 persen, kesehatan juga, bahkan untuk mengcover URC BPJS (masyarakat yang tidak tercover BPJS) anggarannya juga sangat besar sekitar di angka 170 miliaran," ungkapnya.
Saat disinggung, terkiat ketidakpuasannya PSI terhadap RAPBD 2022 yang tidak berpihak kepada rakyat, lagi-lagi Tedy sebut tak paham akan sikap PSI.
"Saya enggak paham aja, ketika di Bamus bersepakat tiba-tiba di Paripurna seperti itu Makannya saya kePSI sok mau apa masukan, terakhir, diBanggar ya, saya bingung,"pungkasnya.
Pria Arab Pembunuh Sarah Ternyata Tak Kantongi Izin Tinggal di Cianjur
Abdul Latif (48) pria berkebangsaan Arab Saudi, pelaku pembunuhan Sarah (21) ternyata tak tercatat dan tak pernah melapor secara berkala Kantor Imigrasi selama tinggal di Cianjur.
Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Septiawan Adi, mengatakan paspor tersangka masih aktif hingga saat ini. Makanya setelah melakukan aksi keji tersebut, pelaku yang mengaku sudah beberapa tahun tinggal di Cianjur dan memiliki bisnis kayu gaharu tersebut berencana kabur ke Arab Saudi.
"Paspornya masih aktif. Makanya hendak kabur ke kampung halamannya di Arab Saudi. Pelaku kerap pulang pergi ke Arab, Malaysia, dan Indonesia tepatnya ke Cianjur," kata dia hari ini.
Sementara itu, Humas Kantor Imigrasi kelas ll non TPI Kabupaten Cianjur, Ikhwan, menjelaskan pasca mencuatnya kasus penyiraman air keras berujung meninggalnya Sarah, pihaknya langsung melakukan pengecekan. Namun data pelaku tidak ditemukan di Kantor Imigrasi Cianjur.
"Izin tinggalnya tidak tercatat dari Cianjur. Yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan izin tinggal di Cianjur," ujar Ikhwan.
Menurutnya jika memang tinggal sementara waktu di Cianjur, seharusnya WNA tersebut datang ke kantor Imigrasi untuk melaporkan keberadaannya secara periodik.
"Harusnya ketika datang melapor, kemudian secara periodik juga melaporkan. Selain itu mengajukan permohonan izin tinggal," tuturnya.
Dia mengatakan untuk mencegah adanya WNA yang tinggal di Cianjur namun tak melaporkan keberadaannya, Kantor Imigrasi akan melakukan pendataan mulai dari tingkat kabupaten hingga kecepatan.
"Kita akan lakukan koordinasi dengan tin pengawasan orang asing (Tim Pora) untuk mendata keberadaan orang asing di Cianjur. Pendataan tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten, tapi sampai kecamatan," pungkasnya.
Beragam peristiwa terjadi di Jawa Barat hari ini, Senin (29/11/2021). Mulai dari ribuan buruh gelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate hingga PSI kritik belanja pegawai Kota Bandung lebih besar dari Surabaya.
