Perjanjian Hibah Banten yang Dikorupsi Ditandatangani di Sejumlah Ponpes

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Senin, 22 Nov 2021 19:38 WIB
Sidang korupsi hibah ponpes Banten
Sidang korupsi hibah ponpes Banten (Foto: Bahtiar Rifa'i)
Serang -

Saksi honorer Biro Kesra Pemprov Banten bernama Ahmad Suhyani mengatakan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk hibah 2020 ditandatangani di beberapa pesantren. Para pimpinan ponpes diminta menandatangani perjanjian sebagai syarat pencairan hibah Rp 30 juta.

Pada hibah 2020 senilai Rp 117 miliar, saksi waktu menjadi petugas administrasi khusus penandatangan NPHD. Daftar penerima hibah sudah sesuai di Pergub Penjabaran APBD di lampiran ke-3. Awalnya, pesantren penerima diminta datang ke Masjid Raya Al Bantani namun dari 3.926 penerima banyak yang tidak datang.

"Dijadwalkan misalnya hari ini tiga ratus pesantren, setelah ditandatangani penerima hibah, berkas NPHD dikumpulkan lagi diparaf pak Kabag (terdakwa Tonton), setelah itu diteken pak Karo," kata Ahmad di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (22/11/2021).

Namun, begitu lepas bulan Mei, pada bulan puasa 2020, penandatangan NPHD dilakukan di kabupaten kota yaitu di pesantren. Untuk ponpes di Tangerang, Tangsel dan Kota Tangerang di Pesantren Al Badar. Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang di Masjid Al Bantani, Kabupaten Pandeglang di Pesantren Al Mizan Cikole dan pesantren asal Lebak di Pesantren Manahijus Saadat.

Waktu itu, katanya Kepala Biro juga berubah-ubah penanggung jawabnya sebagai penandatangan NPHD. Salah satunya pernah dijabat oleh Plt Tonton Surawinata dan pernah dijabat oleh Plt Ade Ariyanto.

Saksi juga mengatakan, bahwa pesantren penerima tidak ada satupun yang mengajukan melalui e-hibah berdasarkan ketentuan dari Pemprov Banten. Bahkan, pesantren-pesantren itu tidak ada yang datang sendiri mengajukan hibah ke Biro Kesra. Di samping itu, 3.926 pesantren yang kemudian menerima bantuan seluruhnya atas usulan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP).

"Data awalnya didapat dari hasil rapat tim evaluasi dengan FSPP kabupaten kota dan provinsi, hanya daftar nama," ujarnya.

Saksi mengatakan, di rapat itu ia bertugas sebagai notulen. Ia juga sudah bekerja di Biro Kesra sejak 2008 dan mengawal perjalanan program hibah ke pesantren.

"Saya di situ juga sebagai notulen. Hadir FSPP kabupaten kota, FSPP Provinsi, dari Biro Kesra ada H Toton dan Pak Kabiro," ujarnya.

Di akhir program hibah 2020, menurutnya ada 290an lebih pesantren yang akhirnya tidak menandatangani NPHD dan tidak bisa dicairkan bantuan hibahnya. Karena tidak terserap, anggaran itu kemudian jadi Silpa di Biro Kesra.

"Ada 290an pesantren yang tidak tanda tangan, jadi tidak dicairkan," ujarnya.

Ada lima terdakwa di kasus korupsi hibah pondok pesantren pada tahun 2019 dan 2020. Mereka adalah Irvan Santoso eks Kabiro Kesra, Toton Suriawinata selaku Ketua Tim Evaluasi, Epieh Saepudin dan Tb Asep Subhi selaku pimpinan pondok di Pandeglang dan Agus Gunawan selaku honorer di Biro Kesra.

(bri/mud)