Kejari Pandeglang Dalami Berkas Dugaan Korupsi Hibah-Bansos Rp 65 M

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang memastikan akan segera mendalami berkas laporan mengenai adanya dugaan kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 65 miliar. Berkas tersebut sudah dikantongi penyelidik dan akan diteliti lebih lanjut.

"Sudah, berkas laporannya sudah kami terima. Saat ini akan kami teliti dan dalami lebih lanjut terkait laporan tersebut," kata Kasi Intelejen Kejari Pandeglang Liberty Saur Martuah Purba saat berbincang dengan detikcom, Rabu (17/11/2021).

Leberty menyatakan, pihaknya hingga kini belum memutuskan perkara ini naik ke tahap penyelidikan. Pasalnya, Korps Adhyaksa masih perlu mendalami berkas laporan tersebut lalu meminta keterangan dari beberapa pihak untuk keperluan klarifikasi.

"Kalau itu (penyelidikan), kami belum sampai ke sana. Kami masih perlu mendalami lagi berkas-berkasnya lalu nanti akan kami periksa beberapa pihak terkait untuk keperluan klarifikasinya," ucapnya.

"Intinya kalau ada perkembangan lagi, pasti akan kami sampaikan segera yah," tambahnya

Sebelumnya diketahui, Kejar Pandeglang tengah membidik dugaan kasus korupsi dana hibah dan bansos senilai Rp 65 miliar. Bantuan tersebut, diketahui bersumber dari APBD Pemkab Pandeglang yang disalurkan pada tahun 2019 silam.

Dugaan ini pun mencuat setelah adanya temuan BPK pada pengalokasian dana hibah dan bansos tahun anggaran 2019. Dalam catatannya, BPK menyatakan belanja hibah sebesar Rp 45,3 miliar dan belanja bansos Rp 19,7 miliar tidak dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Adapun OPD yang menerima aliran dana tersebut di antaranya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dispora dan Dinsos. Lalu, Disdikbud, Kesbangpol dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Pandeglang.