300 Ponpes Tak Penuhi Syarat Penerima Hibah Pemprov Banten yang Dikorupsi

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Senin, 25 Okt 2021 16:04 WIB
Sidang korupsi hibah ponpes Banten 2020
Sidang korupsi hibah ponpes Banten 2020 (Foto: Bahtiar Rifa'i)
Serang -

Tak seluruhnya anggaran hibah uang ke 3.926 pesantren tahun 2020 yang jadi perkara korupsi dicairkan oleh Pemprov Banten. Dari total anggaran Rp 117 miliar yang dianggarkan, yang terserap hanya Rp 109 miliar karena kendala 300 pesantren yang tak memenuhi syarat pencairan.

Jumlah pencairan senilai itu sebagaimana disampaikan oleh saksi Kepala BPKAD Pemprov Banten Rina Dwiyanti saat menjadi saksi di perkara korupsi hibah tahun 2018-2020. Katanya, yang tidak dicairkan karena memang pesantren yang tidak memenuhi syarat pencairan.

"Tidak semua memenuhi syarat, dari APBD Rp 117 miliar terealisasi 109 miliar lebih. Artinya pengusul tidak mengajukan ke BPKAD artinya tidak memenuhi syarat untuk diusulkan," ujar Rina di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (25/10/2021).

BPKAD kata Rina adalah juru bayar yang menerima usulan pencairan dari Biro Kesra. Ada tujuh item syarat bagi pesantren yang ingin cair bantuannya senilai Rp 30 juta.

Syaratnya antara lain surat usulan pencairan dari Biro Kesra, melampirkan kwitansi bermaterai, KTP penerima, Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD yang ditandatangani penerima dan pemberi, pakta integritas, fotokopy rekening dan fotocopy hasil verifikasi penganggaran dan usulan pencarian. Jika 7 syarat itu sudah dilengkapi pesantren, maka bantuan hibah mereka bisa dicairkan oleh BPKDA.

"Dari 3.926 itu yang 3.626 yang diajukan, tidak semuanya memenuhi syarat," ujarnya di hadapan majelis yang diketuai Slamet Widodo.

Penerima hibah, katanya lalu membuat laporan pertanggungjawaban ke Biro Kesra. Jadi, BPKAD dalam hal ini hanya sebagai penampung usulan pencairan. Dan jika ada pesantren yang memang belum memenuhi syarat, itu pun disampaikan ke Kesra dan jadi tanggung jawab mereka.

"Pernah ketika 7 item tidak dilengkapi, kami melakukan penolakan ke Biro Kesra untuk dilengkapi," ujarnya.

Untuk hibah tahun 2020, pencairan lanjutnya dilakukan oleh dua bank. Pada awal tahun hingga April, Bank Banten melakukan pencairan. Karena Bank Banten mengalami krisis likuiditas, selanjutkan transfer bantuan dilakukan bank bjb.

"Itu langsung ke rekening yang dituju, nanti menuju ke rekening di situ," ujarnya.

Rina juga mengatakan, BPKAD tidak menerima laporan alasan kenapa ada sisa pesantren yang tidak memenuhi syarat pencairan bantuan. Itu ia sebut tanggung jawab dinas terkait sebagai perencana bantuan.

Tapi, ia mengakui bahwa karena ada masalah korupsi di hibah ponpes 2018-2020. Maka hibah ke pondok pesantren di 2021 dibatalkan. Pemprov menghapus bantuan ini saat di APBD Perubahan 2021.

"Di APBD murni sudah teranggarkan untuk hibah uang kepada ponpes. Namun pada anggaran perubahan 2021 dan itu tidak kami anggarkan kembali," jelasnya.

Perkara korupsi hibah Pemprov Banten yang merugikan negara Rp 70 miliar masih dalam proses persidangan. Ada lima terdakwa yaitu Irvan Santoso selaku Biro Kesra, Toton Surawinata eks Plt Biro Kesra, Tb Asep Subhi dan Epieh Saepudin selaku pimpinan pesantren dan Agus Gunawan selaku honorer di Biro Kesra.

(bri/mud)