Pangandaran -
Pemerintah Kabupaten Pangandaran genap berusia 9 tahun tepat hari ini, Senin (25/10/2021). Di balik usia ke-9 ini, Pangandaran tengah berjuang dari defisit anggaran dampak pandemi.
Daerah otonom paling bungsu di Jawa Barat tersebut terus berupaya berbenah mewujudkan visi Pangandaran juara menuju wisata berkelas dunia yang berpijak pada nilai karakter bangsa.
"Saya kira momentum hari jadi ini menjadi saat yang tepat bagi kita untuk bersyukur, melakukan evaluasi dan introspeksi sejauh mana perjalanan mewujudkan cita-cita pemekaran Pangandaran yang sudah dijabarkan dalam visi misi pembangunan," kata Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu Jeje juga mengatakan pemerintah dan segenap masyarakat Pangandaran untuk menghargai perjuangan para pendiri atau pejuang pemekaran Pangandaran.
"Bung Karno mengatakan Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Apa yang kita capai hari ini adalah bagian dari masa lalu," kata Jeje.
Pangandaran Defisit Anggaran
Namun demikian di balik peringatan ulang tahunnya yang ke-9, saat ini Pangandaran sedang menghadapi situasi permasalahan yang cukup krusial.
Kondisi fiskal APBD Pangandaran sedang dalam kondisi defisit. Situasi 'tekor' anggaran ini merupakan imbas dari penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19.
Jeje sendiri mengakui hal tersebut, kondisi keuangan APBD sedang tidak baik-baik saja. Banyak realisasi program atau kegiatan yang terhambat akibat tak memiliki anggaran.
"Pandemi memang telah memberatkan kondisi fiskal Pangandaran. Beberapa program yang sudah direncanakan di awal tahun, tidak bisa berjalan dengan baik," kata Jeje.
Dia memaparkan kondisi defisit tersebut secara umum disebabkan oleh berkurangnya pendapatan, sementara kebutuhan membengkak terutama kebutuhan penanggulangan COVID-19.
"Pendapatan kan berkurang. DAU kita dari Rp 500 miliar dipotong 8 persen, bantuan keuangan dari pusat dan Pemprov Jabar berkurang, PAD kita juga berkurang, pariwisata yang jadi andalan kan terpukul oleh pandemi," kata Jeje.
Ironisnya ketika pendapatan anjlok, kebutuhan anggaran justru meningkat. Biaya penanggulangan COVID-19 menyedot anggaran yang cukup besar.
"Anggaran COVID-19 itu besar, untuk kebutuhan testing PCR saja itu sampai miliaran rupiah. Nah gambarannya seperti itu," kata Jeje.
Namun terkait berapa angka detail paparan kondisi keuangan itu, Jeje tidak menjelaskan. "Detailnya harus tanya ke keuangan dulu," kata Jeje.
Jeje juga mengakui sudah menghadapi imbas dari kondisi keuangan tersebut. Beberapa kalangan yang terdampak mulai berdatangan untuk mempertanyakan.
"Contohnya kemarin saya kedatangan perwakilan dari pemerintah desa, ada juga dari kepala sekolah swasta. Saya hadapi, saya tidak menghindar. Saya jelaskan dan mudah-mudahan mereka bisa memahami," kata Jeje.
Kepala sekolah swasta mempertanyakan bantuan hibah yang biasanya mereka terima. Kemudian perwakilan desa mempertanyakan tambahan penghasilan perangkat desa yang bersumber dari APBD.
"Kan sebelum pandemi, ketika fiskal kita sehat, tak ada yang sulit. Pemkab memberikan banyak bantuan dan program-program. Bahkan yang bukan menjadi kewajiban Pemda pun kita bantu. Contohnya bantuan untuk sekolah swasta dan tambahan perangkat desa," kata Jeje seraya berharap semua pihak bisa memahami situasi ini.
Meski demikian dia optimistis bisa keluar dari situasi sulit ini. Sisa waktu 2 bulan di tahun 2021 ini diharapkan bisa membawa solusi.
"Mudah-mudahan dalam 2 bulan ke depan bisa diatasi dan tahun depan kita bisa bangkit. Ini pengalaman luar biasa bagi saya sebagai Bupati. Tekanannya luar biasa," kata Jeje.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini