KPID Jabar Temukan Konten Porno di Tayangan Breaking News Pinjol Ilegal

Yudha Maulana - detikNews
Kamis, 21 Okt 2021 14:20 WIB
“Semalam sudah diperiksa 4 siswa dengan orang tuanya, mereka mengaku dikirimi berbagi gambar porno,” ujar Hendy.

Sejauh ini polisi belum menemukan indikasi adanya tindak asusila terhadap 4 siswi yang dikirimi chat porno. Namun polisi masih melakukan pendalaman.
        
“Hingga tadi malam, dari keempat siswi yang kita periksa masih sebatas dikirim chat porno. Apabila dalam perkembangan penyidikan ada korban yang mendapat perilaku menyimpang, maka kita berikan trauma healing,” tutur Hendy.
Foto: Ilustrasi porno (Fuad/detikcom)
Bandung -

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat menemukan ada konten porno dalam tayangan live breaking news sebuah lembaga penyiaran terkait pinjaman online (pinjol). KPID Jabar pun melayangkan surat kepada KPI Pusat terkait temuan tersebut.

Surat itu disampaikan melalui KPI Pusat, karena lembaga penyiaran itu termasuk penyelenggara sistem siaran berjaringan dan diindikasi melanggar UU 32 Tahun 2002 dan P3SPS.

"Surat kami layangkan kemarin karena ini juga kami rapat pleno darurat karena hasil pantauan dan aduan dari masyarakat mengenai konten bermuatan pornografi," kata Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet saat dihubungi detikcom, Kamis (21/10/2021).

Adiyana mengatakan konten porno itu ditemukan dalam Breaking News yang disiarkan Senin jam 20.00 WIB secara langsung. Ia mengatakan, tayangan penggerebekan itu sedianya kabar baik karena membela orang yang terjerat pinjaman.

Dikabarkan bahwa jika menunggak atau tidak mengangsur, akan diancam dengan penyebaran gambar penunggak pinjaman dengan badan yang sudah dimodifikasi dengan gambar porno.

"Namun dalam tayangan breaking news itu ada yang terlewat, yakni ketika komputer dibuka oleh orang yang sepertinya petugas, terlihat gambar porno beberapa detik, dan petugas balik badan dengan memperagakan tanda silang dengan tangannya, yang mungkin maksudnya adalah tidak boleh disyut," ujarnya.

Langkah melayangkan surat ke KPI Pusat tersebut, merupakan respons cepat karena hasil pantauan dan banyaknya aduan yang masuk ke KPID Jabar.

"Di samping itu juga baru saja KPID bersama lembaga lain melakukan focus group discussion tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Rencana aksi ini merupakan pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat, Nomor 7 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi," katanya.

Sementara itu, Antik Bintari, Dosen Fisip Unpad/Peneliti Pusris Gender dan Anak Unpad mengatakan keterbukaan informasi memiliki etika tertentu atau etika jurnalisme.

"Dalam salah satu tayangan pemberitaan televisi swasta saat peristiwa tersebut berlangsung, tampak tayangan yang tidak layak dipertontonkan yakni tampilan gambar-gambar perempuan tanpa busana dalam salah satu komputer pelaku yang melakukan penagihan," katanya.

Gambar-gambar tersebut tampaknya diduga dipergunakan untuk dimodifikasi ke gambar nasabah pinjol dan disebarluaskan ke pihak-pihak tertentu. Tentu saja, kata Antik, seharusnya media mampu memilah mana yang patut ditayangkan, mana yang tidak, mengingat jam tayangan pemberitaan tersebut di jam-jam yang sangat mungkin masih ditonton oleh anak-anak.

"Terlebih lagi, tayangan tersebut tentunya melanggar etika jurnalisme karena secara tidak langsung telah mempertontonkan pornografi. Sudah seharusnya seluruh pihak memiliki kepedulian terhadap pencegahan pornografi dalam bentuk apa pun, terlebih telah diamanatkan oleh UU no 44
Tahun 2008 bahwa Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi," ujarnya.

Provinsi Jawa Barat pun telah memiliki perda khusus tentang hal tersebut dan saat ini sedang menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Pornografi di Jawa Barat, dimana KPID Jawa Barat dan lembaga lainnya seperti Unpad, UIN dan perangkat daerah terkait pun terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.

"Respon cepat KPID Jawa Barat terhadap tayangan ini patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan program dan memberikan teguran apabila ada pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran," katanya.

Simak video 'Kisah Korban Terjerat Pinjol: Tidur Nggak Tenang-Diteror Konten Porno':

[Gambas:Video 20detik]



(yum/mso)