.webp)
Emah (35) harus mengantre berjam-jam di kantor di kantor bank demi mengurus bantuan pemerintah. Emah tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos).
Emah bergegas meninggalkan rumahnya sekitar pukul 05.30 WIB, sebelum petang menghilang. Rumah Emah berada di Desa Astapada, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon. Jarak rumahnya menuju kantor cabang utama BNI Cirebon sekitar 11 kilometer. Sekitar pukul 06.20 WIB, Emah tiba di lokasi.
"Harus berangkat karena takut tidak kebagian antrean. Dapat nomor 24," kata Emah saat berbincang dengan detikcom, Selasa (12/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Emah mendapatkan antrean 24 untuk mengambil nomor antrean pelayanan. Hingga pukul 12.30 WIB, Emah masih mengantre. Di sisi lain, Emah merasa gelisah sebab ia harus meninggalkan pekerjaannya sebagai buruh harian, yakni asisten rumah tangga (ART).
"Sehari dibayar Rp 50 ribu. Karena mengurus ini ya tidak ada pemasukan. Suami saya kuli bangunan," kata Emah.
Emah terdaftar sebagai KPM sejak Juli lalu. Tahun ini merupakan kali pertamanya ia mendapatkan bantuan dari Kemensos. Namun, saat ia cek isi saldo ATM yang ia dapatkan kosong. Ia perlu mengaktivasi terlebih dahulu.
"Katanya dapat Rp 250 ribu, ya buat anak sekolah. Ini buat tiga bulan," kata Emah.
Anaknya saat ini tengah menempuh pendidikan di sekolah dasar (SD). Bantuan dari pemerintah itu rencananya digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah. "Ya disyukuri saja cukup atau tidaknya," kata Emah.
Ia juga berharap pelayanan pencarian bantuan lebih dipermudah. "Di tempat lain bisa, cuma lebih sedikit karena dibatasi. Jadi harus ke sini. Semoga saja ke depan lebih cepat," kata Emah.
Keluhan yang sama juga dirasakan Kalimah, KPM PKH asal Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Kalimah mengaku kehilangan kartu ATM sehingga harus mengurusnya. Berbeda dengan Emah, Kalimah mengaku tak mendapatkan antrean.
"Sya sudah empat kali datang ke sini. Tapi selalu kehabisan nomor antrean. Sekarang kelima kali, kehabisan juga. Padahal saya datang jam 8.00 WIB. Pernah juga datang jam 7.00 WIB, juga sudah habis," kata Kalimah.
Kalimah mengatakan pelayanan di bank dibatasi karena menerapkan protokol kesehatan (prokes). "Ya nanti ke sini lagi," kata Kalimah.
Sementara itu, Kepala BNI KCU Cirebon R Siswandi Tirtakusumah mengatakan pihaknya memberikan pelayanan yang sama bagi KPM PKH, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan nasabah biasanya. Siswandi mengatakan adanya antrean karena beberapa faktor, seperti penerapan prokes sehingga nasabah yang datang dibatasi, pelayanan yang bertumpuk di customer service (CS) dan lainnya.
"Yang di dalam ini mayoritas ke CS semua. Karena penerima manfaat ini berurusan dengan pin ATM, ada yang ganti pin, ganti kartu dan sebagainya," kata Siswandi.
Lebih lanjut, Siswandi mengaku BNI Cirebon sejatinya telah menerbitkan jadwal khusus bagi penerima bantuan untuk melalukan aktivasi kartu ATM ataupun e-walet.
"Sebenarnya kita buat jadwal. Nanti jam segini-segini datangnya. Kita upayakan untuk meminimalisir antrean. Tidak ada niatan untuk menahan atau apapun," kata Siswandi.
"Sehari di sini bisa melayani 100 penerima manfaat. Di cabang lain juga melakukan pelayanan sendiri-sendiri," kata Siswandi menambahkan.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi pelayanan kantor pusat yang memberikan kewenangan untuk cabang melakukan aktivasi atau menyeting e-walet bagi penerima bantuan pemerintah. "Maka prosesnya bisa dipercepat. Baru tahun ini baru bisa dilakukan," kata Selly usai sidak di BNI Cirebon.
Selly mengatakan segala informasi terkait pelayanan yang bersangkutan dengan bantuan pemerintah, termasuk KPM PKH harus bisa disosialisasikan ke pendamping. Selly mendorong agara BNI berkoordinasi dengan pendamping PKH untuk mengatur jadwal proses penerimaan bantuan.
"Sebetulnya sudah ada jadwalnya. Informasi tidak sampai ke KPM. Jadi kita mendorong agar ada komunikasi lebih intens," kata politikus PDI Perjuangan itu.
"Pendamping PKH bisa berperan membantu untuk meminimalisir kekisruhan antrean. Sehingga mereka (KPM) datang tidak perlu menunggu waktu lama," kata Selly menambahkan.
