Fasilitas pusat penjualan oleh-oleh, toilet umum dan taman di objek wisata pantai Karapyak Pangandaran belum dimanfaatkan dan tak terawat. Padahal fasilitas tersebut baru selesai dibangun pada 2020.
Sebanyak 12 lapak atau toko yang baru selesai bangun masih dibiarkan tanpa penghuni. Kondisi bangunan pun tampak tidak terawat. Begitu pula dengan kawasan taman yang dibiarkan tak terurus, dipenuhi rumput liar. Fasilitas toilet juga tak bisa dimanfaatkan oleh wisatawan, karena tidak ada air.
Catatan detikcom, pembangunan fasilitas pendukung pariwisata ini awalnya merupakan langkah Pemkab Pangandaran untuk mendukung optimalisasi objek wisata pantai Karapyak. Penataan pantai Karapyak dilakukan dengan membangun jalur pedestrian sepanjang 325 meter, pembangunan gazebo, toilet umum dan bangunan pusat penjualan oleh-oleh. Pembangunan fasilitas ini menelan biaya Rp 3,1 miliar dan selesai dibangun pada 2020.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tonton Guntari mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi terkait pemanfaatan fasilitas pusat penjualan oleh-oleh di pantai Karapyak. "Bukan terbengkalai, tapi belum dimanfaatkan. Segera akan kami koordinasikan pemanfaatannya. Saya baru seminggu menjabat, tapi akan segera kami tangani," kata Tonton, Rabu (6/10/2021).
Dia menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas pendukung pariwisata di pantai Karapyak tersebut merupakan program bantuan dari pemerintah pusat. "Itu aset kami, makanya akan segera kami manfaatkan. Intinya bagaimana fasilitas itu bisa menunjang pariwisata di pantai Karapyak, kemudian potensi produk UMKM Pangandaran bisa dipajang disana kemudian para pedagang atau pelaku usaha warga setempat juga mendapat kesempatan berjualan," kata Tonton.
Langkah awal yang hendak dilakukan Dinas Pariwisata menurut Tonton adalah mengajak semua pihak terkait dan pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama membahas pemanfaatan fasilitas tersebut. Sehingga didapat kesepakatan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas tersebut.
"Poin pentingnya kan menunjang aktivitas pariwisata. Nanti kita bahas bagaimana aturan-aturan hukum berkaitan dengan pemanfaatannya, bagaimana suara masyarakat setempat, Dekranasda, Dinas Perdagangan serta pihak-pihak terkait," tutur Tonton.
(bbn/bbn)