Kemiskinan Ekstrem di Karawang Tinggi, Ini Penjelasan BPS

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang, Budi mengatakan data kemiskinan ekstrem di Karawang dihitung dari 1.040 sampel rumah tangga, dan pendapatan per kapita setiap orang.

"Soal data kemiskinan ekstrem kami dari BPS di daerah hanya mengirimkan 1.040 sampel rumah tangga, dan pendapatan per kapita per hari setiap orang, selanjutnya dianalisis oleh provinsi kemudian dihasilkan data itu dari pusat yakni Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)," kata Budi saat ditemui di kantornya, Senin (4/10/2021).

Ia menjelaskan dari pemaparan TNP2K ada dua kategori kemiskinan di Indonesia, yakni miskin dan miskin ekstrem.

"Jadi perbedaan dua kategori miskin itu dari indikator pendapatan perkapita per harinya itu disesuaikan dengan inflasi yang berlaku, jadi sesuai hasil paparan yang disebutkan miskin ekstrem itu yang memiliki di bawah 1,9 USD atau setara dengan 11 ribu rupiah per harinya," ungkapnya.

Untuk data Kemiskinan Ekstrem di Karawang sendiri pihaknya mengakui hanya dimiliki oleh TNP2K.

"Kami hanya mengumpulkan data, dan hasilnya diolah di pusat," terangnya.

Sementara itu, dari data yang pernah dipublish oleh BPS Karawang hanya data makro yang disampaikan.

"Kalau data yang dipublish oleh kami hanya statistik dasar secara makro, antara lain data potret sosial ekonomi Karawang tahun 2020, dihasilkan ada 8,26 persen penduduk Karawang ada dibawah garis kemiskinan atau berjumlah 195,41 ribu jiwa, naik 21,75 ribu jiwa dari rentang 2019 sampai dengan 2020, data itu didapatkan dari hitungan pendapatan rata-rata di Karawang yakni Rp. 446,152 per kapita per bulannya, atau dibagi per harinya itu kurang lebih 15 ribu rupiah," terangnya.

"Apakah penduduk yang di bawah garis kemiskinan adalah kemiskinan ekstrem? Jawabannya bisa saja, tergantung dari inflasi," katanya.

Saat dikonfirmasi, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengakui meragukan data dari TNP2K, karena dari hasil yang didapat dari 25 kepala desa yang disebut terdapat warga miskin ekstrem, mereka meragukan data kemiskinan tak sebanyak yang disebutkan pemerintah pusat.

"Ada (kemiskinan ekstrem), tapi sebanyak itu," ujar Cellica.

Berdasarkan data pemerintah pusat, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang sebesar 4,51 persen. Jumlah warga yang masuk penduduk miskin ekstrem sebanyak 106.780. Jika dibagi 25, maka masing-masing desa rata-rata warga yang miskin ekstrem ada 4.200.

Untuk memvalidasi data, seluruh kades diminta mendata ulang tingkat perekonomian penduduknya.

"Nanti kita sinkronisasi dengan data BPS di minggu depan. Data akan turun minggu depan. Kita belum tahu. Yang dimaksud sekian ribu orang itu, mana data cpclnya nanti kita sinkronkan dengan data (Pemkab Karawang)," terang dia.

Jika data ternyata sinkron, maka Pemkab Karawang akan melakukan intervensi ke 25 desa itu. Misalnya bantuan program pengentasan kemiskinan atau bantuan lain.

"Kita sudah membentuk tim khusus. Agar bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan. Misalnya daerah peternakan tidak mungkin diberikan bantuan pertanian," ujar Cellica.

Meski begitu, Cellica mengaku tak masalah. Menurutnya dengan diungkapnya data kemiskinan ekstrem menguntungkan 25 desa itu lantaran masyarakatnya menjadi lebih diperhatikan.

Cellica mengungkapkan, tingkat kemiskinan salah satunya karena efek pandemi Covid-19, yakni naik sekitar 0,8 persen. Namun ia menyebut masih terkontrol.

"Ini buat kepentingan daerah. Gak ada masalah kalau kami. Justru kita memperbaiki," tandasnya.