.webp)
Pengesahan perubahan APBD 2021 tengah dilakukan Pemprov bersama DPRD Jawa Barat (Jabar). Pasalnya, tahun ini APBD Jawa Barat terkoreksi sekitar Rp 5,2 triliun karena dampak dari COVID-19.
"Pengesahan secepatnya terkait perubahan anggaran 2021, karena asumsi pendapatan kami berkurang sehingga APBD kita mengalami koreksi hampir lebih dari Rp 5 triliun," ujar Ridwan Kamil usai sidang paripurna, Kamis (23/9).
Ia menyebut, dampak dari koreksi tersebut banyak anggaran perjalanan dinas yang dipangkas. Kemudian sejumlah proyek strategis pun kemungkinan akan digeser prioritasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi ini sebuah situasi, realitas yang kita hadapi sehingga kami memohon maaf dengan situasi seperti ini, banyak program-program pembangunan yang terkendala, seperti hibah, bansos terkurangi mungkin ada yang sudah ekspektasi," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
"Jadi kita memang sedang prihatin tapi secara umum ekonomi makro kita kan lagi bagus di angka 6,13% walaupun setelah dibedah ekonomi kita itu bagusnya di segala makronya ya itu sendiri terutama yang ekspor," ujar Kang Emil melanjutkan.
Walau begitu, ia tak menampik masih ada kendala di sektor riil seperti UMKM dan pariwisata. Rencana pelaksanaan program strategis pun hanya bisa tercapai 60 persen di Jabar karena pandemi.
"Kita akan berikan insentif, secara umum mudah-mudahan dengan situasi prihatin ini hilang Rp 5 triliun tetap kita maksimalkan pembangunan makanya dalam pemerintah serta pendidikan, kesehatan itu diutamakan kemudian masalah sosial keamanan lain-lain kita akan berjalan baik sampai akhir Desember," katanya.
Salah satu upaya yang dilakukan Jabar adalah dengan menggenjot penerimaan pajak kendaraan bermotor. "Harapan tahun depan ada proyeksi sehingga janji-janji itu masih bisa dilaksanakan dari 60 persen (program strategis yang terlaksana) itu yang contoh apa Kalimalang itu bisa diresmikan di akhir tahun kan dan lain-lain jadi masih banyak yang bisa kita laksanakan," ujarnya.
Wakil Pimpinan DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan perlu adanya kehati-hatian dalam menetapkan prioritas pembangunan di kuartal III 2021. Ia mengatakan awalnya APBD Jabar ditargetkan Rp 44 triliun, tetapi karena adanya pandemi penerimaan menurun menjadi Rp 39 triliun.
"Adanya penyesuaian anggaran proyeksi pendapatan yang ditetapkan tahun 2021, sehingga ini harus ada penyesuaian di belanja. Belanja-belanja harus dievaluasi kembali disesuaikan pendapatan sesuai riil," katanya.
"Efisiensi anggaran ini tetap harus sesuai dengan UU yang di mana pendidikan minimal 20 persen, kesehatan 10 persen, penanganan pandemi juga harus dilakukan termasuk vaksinasi. Mungkin ada beberapa program prioritas pembangunan yang dilaksanakan karena beberapa hal tak mungkin dilaksanakan di 2021, tetapi akan dilaksanakan di tahun selanjutnya," ujar Ineu.
(yum/mso)
