.webp)
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat batal turun ke PPKM level 1, sebab pemerintah pusat memasukan capaian vaksinasi COVID-19 sebagai indikator penilaian level PPKM.
Bupati Cianjur Herman Suherman, mengatakan Cianjur harusnya sudah turun dari PPKM level 2 menjadi level 1, mengingat dalam beberapa pekan terakhir untuk menekan laju kasus penyebaran COVID-19.
Menurutnya saat ini temuan kasus baru hanya sekitar 70 kasus per pekan, dari yang sebelumnya mencapai ratusan kasus setiap minggu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, angka kematian dalam empat pekan terakhir nol. Tak hanya itu, tingkat keterisian tempat isolasi di rumah sakit juga sangat rendah.
"Di fase puncak kemarin kasus baru pertama minggu bisa di atas 600 kasus. Kemudian berangsur menurun, dan kini hanya 70 kasus per pekan," ujar Herman, Selasa (14/9/2021).
Bahkan untuk tracing, dari 30 ribu testing yang dilakukan sepekan ini, positif rate hanya 0,5 persen. "Tracing dan tracking juga sudah kita lakukan, dengan angka positif rate 0,5 persen," ucap dia.
Sayangnya dengan penurunan tersebut Cianjur terganjal untuk bisa turun ke level 1 lantaran pemerintah pusat memasukan indikator capaian vaksinasi.
Untuk bisa turun dari level 3 ke level 2, capaian vaksinasi harus di angka 50 persen untuk dosis pertama dan 40 persen untuk vaksinasi kedua. Sedangkan untuk bisa turun dari level 2 ke level 1, capaian vaksinasi harus di angka 70 persen dosis pertama dan 60 persen untuk sasaran lansia.
Sedangkan capain vaksinasi COVID-19 Cianjur saat ini tercatat baru mencapai 16,15 persen atau baru sekitar 309.611 orang dari target sebanyak 1,9 juta orang.
"Indikator baru tersebut membuat Cianjur belum bisa turun ke level 1, meskipun dari indikator lain sudah memungkinkan kita turun," kata dia.
"Tapi saya tetap bersyukur, karena terpenting kasus COVID-19 turun, penyebaran juga sudah bisa ditekan. Warga Cianjur sehat. Sambil kita juga upayakan kejar capaian vaksinasi," tambahnya.
Pangandaran Juga Gagal
Kabupaten Pangandaran dinyatakan dalam status PPKM level 2, hal itu tertuang dalam Inmendagri Nomor 42 tahun 2021. Aturan itu ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 13 September 2021.
Padahal kemarin Pemkab Pangandaran optimistis pekan ini akan masuk ke level 1. Sikap optimistis yang diungkapkan langsung oleh Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata itu merujuk pada hasil assesment yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Dimana 6 indikator leveling yang sebelumnya jadi patokan, sudah dicapai oleh Pangandaran.
"Iya di Inmendagri level 2, rupanya sekarang pencapaian vaksinasi masuk jadi indikator," kata Jeje, Selasa (14/9/2021).
Namun demikian Jeje mengaku tak mempermasalahkan hal itu, menurut dia pemerintah pusat melakukan hal yang tepat. "Malah bagus, vaksinasi jadi masuk indikator. Kan tujuannya supaya herd immunity cepat tercapai," kata Jeje.
Jeje mengatakan kebijakan pemerintah pusat itu akan direspon dengan meningkatkan lagi percepatan vaksinasi yang saat ini sudah berjalan.
"Kita diberi waktu 2 minggu, vaksinasi dosis 1 harus 50 persen. Saat ini pencapaian vaksinasi kita baru sekitar 38 persen. Artinya dalam 2 minggu harus bisa mencapai 50 persen agar bisa bertahan di level 2," kata Jeje.
Jeje optimistis target itu tercapai. Untuk mengejar kekurangan 12 persen dari target, dia mengalkulasi setiap hari minimal 1 persen penduduk harus mendapatkan vaksinasi. "Berarti realisasi vaksinasi kita minimal 3.000 per hari. Insya Allah target tercapai dan kita bisa bertahan di level 2," kata Jeje.
Jeje mengatakan akan mengerahkan para pejabat eselon 2 untuk ikut membantu para Camat melakukan percepatan vaksinasi di lapangan. Termasuk menggelar kegiatan semacam gebyar vaksinasi serta menyasar komunitas tertentu.
"Pejabat akan kita libatkan bantu Camat. Kita mapping dulu daerah mana saja yang sulit menerima vaksinasi, kemudian kita gencar lakukan edukasi dan langsung vaksinasi," kata Jeje seraya mengatakan untuk stok vaksin sejauh ini masih mencukupi.
Sementara itu terkait masuknya indikator vaksinasi, pemerintah pusat memberikan ultimatum bagi daerah yang tak mencapai target vaksinasi yang ditetapkan.
Cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 50 persen dan cakupan vaksinasi Lansia harus mencapai 40 persen sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level 3 ke level 2.
Sementara untuk bisa turun dari level 2 ke level 1 syaratnya cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 70 persen dan cakupan vaksinasi Lansia harus mencapai 60 persen.
"Untuk kota-kota yang saat ini berada di level 2 akan diberi waktu selama 2 minggu untuk mengejar target pada poin di atas. Jika tidak bisa dicapai, maka akan dinaikkan statusnya kembali ke level 3," kata Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers, Senin (13/9/2021).*
(mud/mud)
