Jabar Hari Ini: Sopir Mesum Tabrak Mati Satpam-Heboh Deklarasi FPI Versi Baru

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 08 Sep 2021 20:48 WIB
Angkot Tabrak Mati Satpam
Foto: Angkot tabrak satpam (Syahdan Alamsyah/detikcom).

Pimpinan Ponpes dan Eks Pejabat di Banten Didakwa Korupsi

Lima terdakwa kasus hibah pondok pesantren di Banten didakwa telah melakukan korupsi dan merugikan negara senilai Rp 70 miliar. Kerugian ini berasal dari penyaluran hibah tahun 2018 senilai Rp 66 miliar dan di 2020 senilai Rp 117 miliar.

Lima terdakwa yaitu Irvan Santoso eks Kabiro Kesra Pemprov Banten, Toton Suriawinata Kabag Sosial dan Agama di Biro Kesra, Epieh Saepudin pimpinan pondok pesantren di Pandeglang, Tb Asep Subhi pimpinan Ponpes Darul Hikam Pandeglang, dan Agus Gunawan selaku honorer di Biro Kesra.

Dalam dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa Irvan dan Toton tidak melakukan tahapan evaluasi, verifikasi, persyaratan administrasi, survei hingga kelayakan besaran uang hibah Pemprov Banten pada 2018. Terdakwa juga dinilai tidak cermat terhadap pengajuan pencairan dana hibah ponpes, sehingga penerima tidak sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.

"Dokumen proposal pengajuan hibah, naskah perjanjian hibah daerah NPHD dan pakta integritas serta dokumen proposal pencairan dan laporan pertanggungjawaban hibah dibuat dan ditandatangani oleh pihak selain pimpinan ponpes sebagaimana persyaratan dalam pencairan dana bantuan hibah ponpes," kata JPU M Yusuf di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (8/9/2021).

Penerimaan bantuan dana hibah oleh Forum Silaturahmi Pondok Pesantren atau FSPP juga menurut JPU tidak sesuai peruntukkan dan tidak ada bukti laporan pertanggungjawaban penerimaan hibah.

"Tidak ada bukti laporan pertanggungjawaban penerimaan dana hibah yang lengkap dan sah atas bukti transfer dan bukti penggunaan dana pelaksanaan kegiatan," ujar Yusuf.

Di tahun 2018, lanjut JPU, pencairan dana hibah dari Biro Kesra Pemprov Banten diserahkan ke FSPP sebagai lembaga atau organisasi yang tidak berhak menerima dan menyalurkan hibah ponpes.

Sedangkan 2020, pencairan dana hibah dari Biro Kesra diserahkan kepada masing-masing ponpes. Dana hibah itu kemudian sebagian di antaranya dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak dan tidak sesuai NPHD. Yang tidak berhak itu adalah terdakwa Epieh Saepudin, Tb Asep Subhi, dan terdakwa Agus Gunawan.

JPU menilai bahwa perbuatan kelima terdakwa diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UUTipikor. Atas dakwaan yang dibacakan para terdakwa mengajukan eksepsi kecuali terdakwa Agus Gunawan.