.webp)
Guru madrasah diniyah takmilyah awaliyah (MDTA) di Pandeglang, Banten hanya menerima upah Rp 50 ribu per bulan dari hasil KBM di sekolah. Anggota DPRD Pandeglang menyayangkan kebijakan pemda yang kurang memperhatikan nasib para tenaga pendidik yang memberikan ilmu agama untuk anak-anak tersebut.
"Jelas kami menyayangkan kebijakan pemda. Kami itu ingin pemda peduli terhadap pendidikan Islam, jadi bantuan untuk madrasahnya pun jangan hanya setahun Rp 6,5 juta," kata anggota Komisi IV DPRD Pandeglang Yadi Rusmiyadi saat berbincang dengan detikcom melalui sambungan telepon, Selasa (7/9/2021).
Yadi menyebut, bantuan madrasah dari Pemda Pandeglang senilai Rp 6,5 juta per tahun kerap disalurkan terlambat ke setiap sekolah. Padahal menurutnya, anggaran ini dinantikan para pengelola madrasah untuk mendukung KBM yang mereka jalankan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sering mendapat aduan dari kepala madrasah kalau bantuan ini turunya enggak tepat waktu. Tahun ini aja masih belum turun itu bantuannya, otomatis kan tersendat itu pendidikan di madrasah," ucapnya.
Yadi mengakui sudah banyak mendapat keluhan mengenai permasalahan ini dari para guru madrasah di Pandeglang. Namun sayangnya, pemda tak merespons masalah tersebut meski sudah sempat ia usulkan di rapat badan musyawarah (Banmus) DPRD Pandeglang pada bulan lalu.
"Kami maklumi kalau keinginan pemda saat ini anggaran untuk infrastruktur yang ditingkatkan, tapi kebijakan bagi pendidikan Islam pun harus tetap disupport, harus ada kepedulian dari pemda. Kemarin di rapat banmus anggaran itu enggak bisa ditambah untuk tahun ini, alasannya anggarannya kurang. Tapi sudah ada solusi dari pemda, tahun depan katanya mau ditambah lagi bantuannya dan kami PPP pastikan akan terus mengawal usulan itu," pungkasnya.
Lihat juga video 'Kisah Pilu Guru Honorer Banting Setir Jadi Pedagang Asongan':
