Demokrat Jabar Tolak Juknis BOS dari Menteri Nadiem

Yudha Maulana - detikNews
Senin, 06 Sep 2021 15:14 WIB
Mendikbud Nadiem Makariem melakukan rapat kerja dengan Komisi X DRI. Rapat tersebut membahas perkembangan program 1 juta PPPK Tahun 2021.
Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: Rengga Sencaya/detikcom)
Bandung -

Wakil Ketua DPD Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya menolak petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler yang termaktub dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Salah satu ketentuan yang disorot yakni sekolah penerima dana BOS reguler harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 orang selama tiga tahun terakhir.

"Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler yang memberikan syarat kepada sekolah penerima BOS reguler yang harus memiliki murid minimal 60 siswa dalam 3 tahun terakhir adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi," ujar Asep kepada detikcom, Senin (6/9/2021).

Menurut Asep, tujuan dan cita-cita negara didirikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Poin tersebut, disebutnya cukup jelas dan terang benderang dalam Pembukaan Konstitusi.

"Kok sekarang harus pake syarat-syarat? Dalam batang tubuh konstitusi kita, Pasal 31 UUD 1945 malah lebih tegas lagi yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak bahkan wajib mengikuti pendidikan dasar sehingga oleh karena itu pemerintah wajib pula membiayainya," tutur Anggota Komisi V DPRD Jabar itu.

"Masa sekarang pemerintah dengan kewajibannya yg melekat malah mau membentengi diri dengan syarat-syarat yg seolah2 ingin menghindar dari kewajibannya?" ujar Asep melanjutkan.

Infrastruktur pendidikan, khususnya di Jawa Barat saat ini masih belum optimal. Pelaksanaan belajar daring pun masih menuai berbagai kendala, mulai dari jaringan internet hingga kesejahteraan para guru honorer yang masih minim.

"Ehh, sekarang malah untuk urusan operasional sekolah masih juga sempat-sempatnya diberikan syarat-syarat tambahan. Keterlaluan. Sejujurnya, saya ingin bertanya apa sesungguhnya pikiran yg ada di kepala mas menteri (Mendikbud Nadiem Makarim) ini tentang masalah fundamental pendidikan di negeri ini kalo membuat kebijakannya macam begini?" tutur Asep.