Jabar Hari Ini: PTM Cimahi dan Bandung Awal September-Musim Hujan Datang Lebh Cepat

Kota Bandung dan Cimahi Berencana Gelar PTM di Awal September

Pemerintah Kota Bandung berencana untuk kembali menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM), mulai 8 September 2021. Sejumlah persiapan tengah dilakukan agar pelaksanaan PTM dapat berjalan sesuai rencana.

"Diperkirakan pelaksanaan efektif PTM di Kota Bandung selama tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau level pemerintahan lebih tinggi diperkirakan akan dimainkan Minggu kedua di Bulan September 2021. Kalau boleh saya ilustrasikan itu jatuh di tanggal 8 September baru dimulai pembelajaran tatap muka efektif," kata Sekda Kota Bandung Ema Sumarna di Balai Kota Bandung hari ini.

Ema mengungkapkan, Disdik Kota Bandung terus melakukan verifikasi terhadap sekolah-sekolah yang menyatakan siap menggelar PTM. Saat ini, kata dia, ada sebanyak 1.692 penyelenggara pendidikan yang menyatakan siap menggelar PTM.

"Alhamdulillah di Kota Bandung sudah bagus dipetakan. Dari sekitar 2 ribuan penyelenggara pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP ternyata yang sudah menyatakan siap 1.692 untuk menyelenggarakan PTM," katanya.

Meski demikian, Disdik Kota Bandung bersama aparat kewilayahan di masing-masing kecamatan harus terus melakukan verifikasi. Hal itu untuk memastikan kesiapan sekolah atau penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan PTM.

"Itu baru pernyataan kesiapan mereka, Disdik dan tim masih memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi bersama unsur kewilayahan. Kemarin yang baru lolos itu sekitar 330-an, sekarang akan dilihat lagi yang jelas tidak 1.692 lolos, ya mungkin saja yang lolos 600 atau 700. Tapi saya tidak bisa mengira-ngira seperti itu, kita tunggu hasil Disdik dan kewilayahan," ucapnya.

Selain itu, lanjut Ema, PTM digelar secara terbatas dengan kapasitas 50 persen dan pengaturan waktu bagi siswa keluar dan masuk kelas.

"Sesuai dengan Perwal yang sudah ada, maka karena ini masih uji coba dan ada unsur terbatas pada pelaksanaan maksimum 50 persen di setiap ruang kelas dengan pengaturan waktu yang clear sesuai buku pedoman yang sudah dikeluarkan," katanya.

Karena masih terbatas, PTM hanya digelar selama dua jam dengan dua mata pelajaran dan masing-masing memilki durasi satu jam. "Contoh misalnya jam masuk, kelas 7 masuk pukul 07.00 WIB, kelas 8 masuk pukul 07.30 WIB dan kelas 9 masuk pukul 08.00 WIB. Pulangnya, karena ini hanya dua jam, kelas 7 pulangnya pukul 09.00 WIB, kelas 8 pulangnya pukul 09.30 WIB dan kelas 9 pulangnya pukul 10.00 WIB," ucapnya.

"Di dalam masa PTM terbatas ini maksimum diberi dua mata pelajaran dengan masing-masing satu pelajaran itu satu jam. Itu gambarannya," ujar Ema.

Lain dengan Kota Bandung, Kota Cimahi berencana membuka PTM Tanggal 6 September 2021 mendatang. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi Harjono mengatakan PTM terbatas tersebut akan dilaksanakan bagi semua jenjang mulai dari TK, SD, hingga SMP yang berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan.

"Untuk PTM rencananya akan digelar pada 6 September. Semua jenjang akan melaksanakan PTM tersebut," ungkap Harjono hari ini.

Harjono menyebut mayoritas orangtua siswa sudah mengizinkan anaknya untuk kembali menjalani PTM di tengah pandemi COVID-19. Namun diakuinya masih ada sebagian orangtua yang khawatir terhadap pelaksanaan PTM tersebut.

"Untuk orangtua siswa tentu masih ada yang takut-takut. Tapi sebagian besar orangtua sudah mendukung PTM dilaksanakan. Sampai sekarang kita masih edarkan juga google form untuk persetujuan orangtua," terang Harjono.

Menghadapi pelaksanaan PTM tersebut saat ini pihaknya masih menggenjot pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap siswa usia 12-17 tahun.

"Target keseluruhan siswa yang akan divaksinasi itu 21 ribu anak. Sampai hari ini sudah 14.500 siswa divaksinasi. Nah besok Selasa, targetnya itu 17.500 anak divaksinasi," tegas Harjono.

Harjono mengatakan pihaknya akan melakukan rapat bersama kepala sekolah untuk membahas teknis pelaksanaan PTM terbatas tersebut mengingat adanya masa transisi dari pembelajaran dalam jaringan (daring) ke tatap muka.

"Pada masa transisi misalnya jam pembelajaran dan kapasitas siswa akan dibatasi. Siswa tidak akan belajar di sekolah selama seminggu penuh, melainkan secara bergiliran. Misalnya hari Senin hanya kelas VII SMP yang masuk," pungkasHarjono.

PPKM Dilanjutkan, Ini Perkembangan Kasus COVID-19 di Jabar

Pemerintah pusat resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Penerapan kebijakan tersebut cukup berdampak terhadap penanganan COVID-19 di Jabar.

Berdasarkan laman Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar) hingga 29 Agustus 2021, rata-rata penambahan kasus harian COVID-19 berada di angka 2.884 kasus. Sedangkan penambahan kasus harian tertinggi pekan lalu, tercatat pada 25 Agustus 2021 dengan 5.464 kasus.

Dalam sepekan terakhir terjadi penambahan kasus 21.381 kasus terkonfirmasi. Hal itu membuat total kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jabar sebanyak 689.291 kasus.

Meski demikian angka kesembuhan atau warga yang melaksanakan isolasi atau dalam perawatan menurun drastis. Tercatat ada pengurangan kasus warga yang isolasi sebanyak 27.035, pengurangan itu membuat total kasus warga yang isolasi atau dalam perawatan sebanyak 25.858 kasus.

Otomatis, jumlah warga yang sembuh atau selesai menjalani isolasi pun naik drastis. Sepekan terakhir ada 47.435 kasus warga yang sembuha atau selesai isolasi. Sementara itu penambahan angka kematian tercatat cukup banyak, yakni 981 kasus kematian.

Segi tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit rujukan COVID-19 pun telah menurun drastis, dari 91 persen lebih sebelum PPKM, telah terjun bebas ke angka 17 persen.

"Hari ini BOR kita hanya 17 persen, kemudian juga tatap muka di sekolah di empat wilayah sudah bisa dilakukan di wilayahPPKM Level 2 di awal September ini, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Gubernur JabarRidwan Kamil hati ini.

Korupsi Banprov, Siti Aisyah Dapat Rp 1,1 M dan Ade Barkah Rp 750 Juta

Kasus dana bantuan provinsi (Banprov) Jawa Barat turut melibatkan mantan anggota DPRD Jabar Siti Aisyah Tuti Handayani. Dia diduga menerima duit yakni Rp 1,1 miliar lebih.

Hal itu terungkap dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) KPK Febi Dwi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung hari ini.

"Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu beberapa kali menerima pemberian uang yang totalnya Rp 1.150.000.000 dari Carsa ES," ujar jaksa saat membacakan dakwaan.

Jaksa menyebut penerimaan itu dilakukan agar Siti Aisyah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya sebagai anggota DPRD Jabar saat itu.

"(Untuk) mengurus proses penganggaran proyek-proyek di lingkungan Pemkab Indramayu yang didanai dari bantuan keuangan provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019," kata dia.

Pemberian dilakukan dengan beberapa tahapan mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Untuk di tahun 2016, Siti Aisyah menerima uang muka Rp 50 juta dari Carsa ES usai menyerahkan jatah aspirasi kepada Abdul Rozaq Muslim.

Dalam kasus ini, Siti Aisyah diduga memberikan jatah aspirasinya untuk digunakan oleh Abdul Rozaq Muslim yang mengurus penganggaran proyek-proyek di Indramayu.

Siti Aisyah sendiri didakwa Pasal 12 huruf a undang-undang Tipikor sebagaimana dakwaan pertama, Pasal 12 huruf b UU Tipikor sebagaimana dakwaan kedua dan Pasal 11 UU Tipikor sebagaimana dakwaan ketiga.

Dalam kasus ini juga, Ade Barkah sendiri mengantongi Rp 750 juta dari perbuatannya itu.

Menurut, Febi Dwi perkara ini bermula saat Abdul Rozaq Muslim anggota DPRD Jabar nonaktif yang sudah divonis memberitahukan ke pengusaha Carsa ES bila proyek di Indramayu bisa didanai melalui Banprov. Singkat cerita, Carsa dan Abdul Rozaq bertemu dengan Ade Barkah di kantor DPD Golkar Jabar.

"Selanjutnya Carsa ES meminta bantuan terdakwa untuk mengurus penganggaran usulan-usulan proyek dari Kabupaten Indramayu yang dananya bersumber dari Banprov Jabar. Terdakwa meminta agar Carsa ES berkoordinasi dengan Abdul Rozaq Muslim," ucap Febi.

Keterlibatan Ade Barkah juga muncul saat Abdul Rozaq diketahui hanya memiliki jatah aspirasi sebanyak lima kegiatan. Abdul Rozaq kemudian meminta jatah anggota DPRD Jabar fraksi Golkar yang lain.

"Terdakwa menyetujui dengan syarat tidak ada keberatan dari anggota - anggota DPRD Jabar yang diminta jatah aspirasinya," kata dia.

Abdul Rozaq Muslim kemudian menemui beberapa anggota DPRD Jabar termasuk Siti Aisyah Tuti Handayani untuk meminta jatah aspirasi dengan imbalan uang. Usulan tersebut termasuk jatah aspirasi disusun dan hendak dimasukkan ke RKPD online melalui tenaga ahlinya. Ade Barkah kemudian memberitahu Bappeda terkait hal tersebut.

"(Terdakwa) meminta usulan tersebut menjadi kegiatan prioritas untuk dicantumkan dalam Perda RKPD termasuk di dalamnya kegiatan Carsa ES. Padahal penentuan kegiatan dalam RKPD adalah kewenangan eksekutif," tutur Febi.

Ade Barkah juga meminta pihak Bappeda dalam hal ini Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Yuke Mauliani Septina memberitahukan apabila ada kegiatan yang diajukan tidak masuk ke RKPD kepada Ade Barkah.

"Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada anggota DPRD yang bertanggung jawab mengawal usulan kegiatan di setiap kabupaten kota di Jawa Barat tersebut berkoordinasi dengan pihak Bappeda Kabupaten/Kota untuk kembali mencantumkan kegiatan tersebut dalam pengajuan ulang atau tambahan usulan Banprov baik secara online maupun manual melalui dokumen," kata jaksa Febi.

Ade Barkah kemudian menyampaikan kepada Abdul Rozaq Muslim untuk mengecek kembali proposal. Terdakwa dan Siti Aisyah Tuti Handayani juga meminta Yuke Mauliani Septina untuk membuka kembali akses RKPD Jabar online agar tetap menerima usulan perbaikan perubahan kegiatan prioritas.

Setelah semua daftar kegiatan tercantum dalam daftar usulan kegiatan, Bappeda kemudian mernacnag Pergub RKPD Jabar untuk dilakukan pembahasan antara anggota DPRD Jabar dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Jabar. Hingga akhirnya usulan tersebut masuk dalam proses penganggaran.

Atas perbuatannya itu,AdeBarkah menerima duit sebesar Rp 750 juta yang bersumber dari Cars ES. Pemberian uang dilakukan dalam dua tahapan.

BMKG Prediksi Musim Hujan di Jabar Terjadi Lebih Awal

Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) merilis prakiraan musim hujan 2021/2022 untuk Jawa Barat. Secara umum, awal musim hujan di Jawa Barat diprediksi terjadi lebih awal.

Dari 36 zona musim prakiraan awal musim hujan 2021/2022 diprediksi akan terjadi pada dasarian Agustus III yakni di wilayah Bogor Selatan bagian timur, Sukabumi utara bagian timur, dan Cianjur utara bagian barat.

Kemudian Dasarian I-III September 2021 sebagian besar Sukabumi, sebagian besar Cianjur, Bandung bagian barat, Bandung bagian utara, Bandung bagian tengah, Garut bagian selatan, Garut selatan bagian timur, Tasikmalaya bagian selatan, Tasikmalaya bagian utara, Tasikmalaya bagian tengah, Ciamis bagian selatan, dan Pangandaran.

Lalu awal musim hujan juga diprediksi terjadi pada Dasarian I-III Oktober 2021 di wilayah Depok, Bogor bagian utara dan timur, Karawang/Bekasi bagian selatan, sebagian besar Purwakarta, Subang, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Garut, Kota Bandung, Bandung bagian utara timur dan selatan, Indramayu Barat bagian selatan, Cirebon bagian utara dan tengah, Cianjur bagian selatan, Tasikmalaya bagian barat dan utara, Tasikmalaya tengah bagian barat, Ciamis bagian utara dan tengah.

Pada Dasarian I - III November 2021 yang di sebagian besar wilayah Indramayu, Subang Utara bagian timur, Cirebon bagian utara, dan Cirebon bagian timur. Terakhir pada Dasarian I-III Desember 2021 diprediksi terjadi di wilayah Bekasi bagian utara, Karawang bagian utara dan tengah.

Peneliti Cuaca dan Iklim BMKG Bandung Iid Mujtahidin mengatakan, karakteristik iklim di Jabar unik. Menurutnya musim kemarau di wilayah utara akan lebih dulu terjadi di wilayah selatan, begitupun sebaliknya. "Ada beberapa faktor diantaranya faktor lokal berupa geografis, faktor regional seperti angin monsoon dan faktor global seperti El Nino dan El Nina," ujar Iid saat dihubungi detikcom hati ini.

Koordinator Data dan Informasi Stasiun Klimatologi BMKG Bogor Hadi Saputra mengatakan, sebagian besar awal musim hujan di Jabar maju. Pihaknya pun mengingatkan terkait potensi bencana hidrometeorologi di wilayah pesisir selatan Jawa Barat.

"Lautan lebih hangat untuk membuat awan hujan karena masa peralihan musim, di awal-awal akan berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi terutama di pesisir selatan seperti Sukabumi, Cianjur, dan Garut selatan," ujar Hadi.

Menurut Hadi, sedianya seluruh wilayah di Jabar memiliki potensi bencana hidrometeorologi. Khususnya di daerah seperti pegunungan dan banjir di wilayah pesisir. "Kami menyarankan agar mitigasi dilakukan dengan membersihkan saluran air, karena itu untuk mengurangi genangan, seperti di Bandung kemarin membersihkan gorong-gorong," ujar Hadi.

Selain banjir dan longsor, Hadi mengatakan potensi bencana lainnya yakni angin kencang atau angin puting beliung. "Semua wilayah di Jabar rawan bencana karena memang Jabar ini bisa dibilang 'supermarketnya' wilayah rawan bencana. Banjir dan longsor, kalau masa peralihan musim hujan itu angin kencang, musim beliung, bisa berpotensi terjadi," tutur Hadi.