Pemkot Bandung Mau Gelar PTM, Dewan Ingatkan Prokes Saat Berangkat-Pulang

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana membuka kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM), 8 September 2021 mendatang. Hal tersebut, mendapatkan perhatian dari dewan.

Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Aris Supriyatna menilai, keamanan protokol kesehatan bagi siswa tidak hanya harus dijamin di lingkungan sekolah saja, tetapi di luar lingkungan sekolah juga, seperti hendak berangkat dan pulang sekolah.

"Jadi bahwa kemudian upaya untuk PtM harus dipikirkan, dilakukan, kita sepakat, tapi kita ingin menitik beratkan ke pemerintah bahwa pertimbangan untuk pelaksanaan PTM ini harus betul-betul mempertimbangkan keselamatan anak didik," kata Aris via sambungan telepon, Senin (30/8/2021).

"Karena kewenangan kita mengenai PtM ini dari Paud, TK, SD dan SMP yang betul-betul harus dikendalikan, kalau ada kebijakan PTM dan mereka mengikuti proses pembelajaran secara tatap muka mereka betul-betul dapat dikontrol melaksanakan prokes, supaya mereka tidak jadi korban dari wabah COVID-19," tambahnya.

Aris mengungkapkan, pandemi COVID-19 ini belum bisa dikendalikan 100 persen. Indikatornya dari pelaksanaan vaksinasi di Kota Bandung. Menurutnya, vaksinasi COVID-19 belum mencapai 70 persen, artinya banyak masyarakat yang belum diberikan vaksinasi.

"Dengan kondisi seperti itu kalau pun ada kebijakan PTM itu harus betul-betul dikondiskan, sehingga anak didik yang notabene di bawah umur bisa terjaga dari ancaman Covid-19 di tenang masyarakat yang belum banyak keikutsertaan dalam vaksinasi," ungkapnya.

Siswa juga harus dijamin prokes saat hendak masuk dan keluar dari sekolah. Jangan sampai, para siswa terpapar COVID-19 saat ia pergi sekolah atau perjalanan pulang sekolah.

"Harus dipertimbangkan juga mobilitasnya anak didik ke sekolah. Bukan hanya proses pembelajaran di sekolahnya saja, tapi molibilisasi si anak didik ke sekolah, berangkat dan pulangnya. Karena tidak semua anak didik, bisa diantar oleh orang tuanya, tidak semua orang tua anak didik punya kemampuan mengantar dan menjemput," jelasnya.

Terkait vaksinasi COVID-19, belum semua orang tua atau keluarga anak didik yang mengikuti vaksin. "Terkait dengan kondisi masyarakat yang belum masif dilakukan vaksinasi, kalau katakanlah ada satu anak didik yang keluarganya sudah di vaksin diantar ke sekolah dan dijemput ke sekolah, tapi kemudian disatukan dengan anak di rumahnya atah lingkungannya belum di vaksin, bagaimana dengan hal-h demikian," tuturnya.

"Artinya, kebijakan ini harus betul-betul dipikirkan secara matang, karena merujuk pada pelaksanaan vaksinasi. Kalau katakanlah 75 persen saja masyarakat Kota Bandung sudah di vaksinasi agak tenang, saya tidak pada posisi setuju atau tidak setuju proses PTM, hanya saya ingin menegaskan dan menekankan kepada pemerintah agar supaya dipikirkan secara matang dengan titik beraynya melindungi anak dari ancaman COVID-19," pungkasnya.