.webp)
Peluncuran sistem perizinan online terpadu, atau Online Single Submission (OSS) direspon baik oleh Asosiasi Pengembang Perumahan, dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Perihal itu, APERSI sebut bisa hapuskan calo perizinan.
Sekretaris Jendral DPD APERSI Jawa Barat, Abun Yamin Syam mengungkapkan dengan OSS ini, pihaknya sangat terbantu dalam pembuatan perizinan yang dikatakannya, banyak dimanfaatkan oleh 'calo perizinan'
"Tadi saya ikut zoom meeting dengan presiden, dalam peluncuran OSS, dan sangat mendukung dengan sistem ini, karena nantinya tidak ada lagi istilah 'calo perizinan'," kata Abun saat diwawancarai di lokasi kantornya, di Karawang, Senin (9/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lanjutnya, sebelumnya, dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) selalu terkendala dengan prosesnya, hingga beberapa orang memanfaatkan hal itu untuk menawari proses cepat.
"Jadi pembuatan NIB yang lama prosesnya, biasanya menjadi celah bagi orang-orang yang bisa disebut calo perizinan untuk melancarkan modusnya memberikan proses cepat dalam pembuatan NIB," terangnya.
Akuinya, OSS tentunya, akan memutus rantai calo perizinan.
"Jadi sudah pasti akan memutus permasalahan klasik dalam pembuatan perizinan yakni memutus mata rantai calo perizinan," ungkapnya.
Sebelumnya, pada pagi tadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan zoom meeting dengan para pelaku, di seluruh Indonesia, untuk meresmikan peluncuran OSS berbasis Risiko.
Dengan OSS, usaha skala kecil yang mau memulai usaha dapat mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam waktu cepat bahkan tidak sampai 10 menit. Hal itu diakui langsung oleh Yusuf Sopian dari Karawang, yang saat ini memiliki usaha di pupuk organik saat berbincang dengan Jokowi.
"Kecepatan kita coba di angka 7 menit, nggak sampai 10 menit dan sudah langsung terbit NIB izin usahanya," tutur Yusuf, saat di zoom meeting.
"Artinya ini memudahkan, lebih cepat?," tanya Jokowi.
"Iya memudahkan, lalu terjamin tidak harus datang ke kantor dan sebagainya, tidak harus bolak-balik," jawab Yusuf.
Jokowi mengatakan pihaknya akan terus memangkas aturan yang bisa menghambat perizinan berusaha dan investasi. Dia ingin iklim usaha di Indonesia berubah semakin kondusif hingga memudahkan UMKM dapat memulai usaha dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
"Dalam laporan Bank Dunia 2020, negara kita masuk peringkat ke-73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha. Itu artinya sudah masuk kategori mudah, tapi kategori itu belum cukup, kita harus mampu meningkatkan lagi, tingkatkan lagi dari mudah menjadi sangat mudah, itu target kita," tandasnya.
(mud/mud)
