.webp)
Ular yang ngumpet dalam kloset rumah sontak membuat geger warga Jalan Sayuran Kota Bandung. Hiii...Bukan cuma satu, tapi dua ekor. Sementara di Pandeglang, beras yang diterima warga terdampak pandemi bikin miris. Tidak layak dimakan. Beras berwarna kusam daΕ menggumpal seperti batu.
Dua peristiwa itu menjadi dua berita di Jabar Bante yang menarik perhatian pembaca. Selain itu, seperti biasa kami pilihkan tiga berita menarik yang menarik hari ini, Kamis (5/8/2021). Berikut lima berita hari Ini yang layak anda baca:
Dua Ular Sanca Ngumpet di Kloset Rumah Warga
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tim Animal Rescue Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung mengevakuasi dua ular sanca yang ngumpet di kloset rumah milik warga, Jalan Sayuran, Kota Bandung.
"Dua ekor ular sanca kembang, panjang sekitar empat meter dan diameter sekitar 25 sentimeter berhasil dievakuasi," kata Kadiskar PB Kota Bandung Dadang Iriadi dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (5/8/2021). Insiden itu terjadi kumarin.
Petugas Damkar ke lokasi setelah mendapat laporan dari pemilik rumah. Dengan peralatan khusus, petugas membongkar kloset duduk di dalam rumah untuk menyelamatkan dua sanca tersebut.
"Petugas langsung menangkap ular yang bersembunyi di dalam toilet. Ular ditangkap menggunakan snake hook. Penanganan usai pada pukul 13.15 WIB, waktu penanganan 4 jam 45 menit. Tidak ada korban dalam kejadian ini," ujarDadang sambil menambahkan dua sanca kembang itu dibawa ke markasDiskar PB Kota Bandung, JalanSukabumi.
Alokasi Kemenkes Tidak Akurat, Stok Vaksin di 5 Daerah Cukup 1 Hari
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar Kementerian Kesehatan menyerahkan alokasi vaksinasi COVID-19 kepada pemerintah provinsi. Hal itu agar penyaluran vaksinasi lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan kabupaten/kota.
Kang Emil -sapaan Ridwan Kamil- mengatakan, dari hasil analisa ada lima kabupaten/kota yang bila mengikuti rekomendasi dari Kemenkes stok vaksinasi yang diberikan pusat akan habis dalam estimasi waktu kurang dari lima hari, yaitu Kabupaten Pangandaran (1 hari), Kota Sukabumi (1 hari), Kota Cimahi (2 hari), Kota Tasikmalaya (4 hari), Kota Banjar (4 hari).
"Saya melihat daftar alokasi dari Kemenkes belum 100 persen akurat sehingga kami mengusulkan alur alokasi diserahkan kepada provinsi, kita hanya menjadi tukang pos, menerima vaksin kemudian menyalurkan. Kami menerima analisa sederhana, bahwa dari analisa kalau kita mengikuti rekomendasi dari Kemenkes ada lima kabupaten/kota yang vaksinnya habis dalam hitungan lima hari," ujar Kang Emil dalam siaran YouTube Humas Jabar, dilihat Kamis (5/8/2021).
Begitu pun sebaliknya, ujar Kang Emil, bila mengacu kepada teori Kemenkes ada sejumlah daerah yang berdasarkan analisa tersebut, stok vaksin yang diberikan tidak akan habis dalam waktu satu bulan.
"Maka kami meminta sudah serahkan ke provinsi, kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami, termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga," ujar Kang Emil.
Menurut Kang Emil melibatkan pihak ketiga merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemprov Jabar untuk mempercepat laju vaksinasi. Saat ini, vaksinasi yang dilakukan dengan hanya mengandalkan infrastruktur pemerintah baru meliputi 60 persen. "Sehingga 40persennya harus dikeroyok oleh infrastruktur non pemerintah,"tuturnya.
Pengurus AKAR Jabar Rencanakan Percobaan Bunuh Diri Sendirian
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat menyebut aksi menusuk diri sendiri yang dilakukan BG, selaku Ketua Harian Asosiasi Kafe dan Restoran (AKAR) Jabar tanpa sepengetahuan organisasi. PHRI menyebut aksi yang dilakukan oleh GB atas inisiatif sendiri.
"Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB di Jalan Wastukencana depan Balai Kota Bandung, di luar sepengetahuan organisasi telah terjadi peristiwa melukai diri yang dilakukan salah seorang anggota atas nama Gan Bondilie," ucap Ketua PHRI Jabar Herman Muchtar dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/8/2021).
Organisasi AKAR sendiri berada di bawah naungan PHRI. Menurut Herman, berdasarkan hasil penelusuran apa yang dilakukan Gan Bondilie murni inisiatif sendiri.
"Setelah kami amati, bahwa tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah atas inisiatif yang bersangkutan sendiri. Tindakan tersebut adalah dampak dari bencana pandemic Covid 19 yang berlarut larut sehingga mengakibatkan terkaparnya pengusaha khususnya sektor pariwisata," sambung Herman.
Sementara itu, Ketua AKAR Jabar Arief Maulana menghargai upaya Gan Bondilie yang akrab disapa Bond Bond dalam memperjuangkan UMKM khususnya di sektor kuliner. Namun di sisi lain, dia tak membenarkan sikap yang diambil rekannya itu.
"Kami semua sangat menghargai perjuangan Bond Bond, namun kami tidak membenarkan atas sikap yang dilakukan secara pribadi seperti kejadian kemarin," kata dia dalam kesempatan yang sama.
Sementara itu Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi melihat secara umum, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini membuat para pelaku usaha di bidang perdagangan dan jasa terjepit. Pandemi yang berkepanjangan, dinilai Acu -sapaan Acuviarta- memberikan dampak psikologis kepada penjual dan pembeli.
"Saya kira kondisinya sudah sangat parah, karena inti dari usaha itu adalah transaksi. Tidak hanya karena PPKM Level 3 atau 4, tapi ini sudah satu tahun lebih, ini memberikan dampak psikologis kepada penjual dan pembeli," kata Acu saat dihubungi, Kamis (5/8/2021).
Menurut Acu, untuk yang berdagang di pusat perdagangan di tempat yang difasilitasi pemerintah bisa disubsidi oleh pemerintah. "Tapi yang rumit itu yang usaha sendiri, mau over kontrak juga enggak ada yang mau, orang-orang juga sudah habis tabungannya," ucap Acu.
"Kelas menengah ke bawah sudah tidak ada asetnya, mereka gunakan untuk mencoba bertahan. Salah satu treatment yang bisa diberikan pemerintah adalah harus adanya kebijakan yang inklusif, adanya restrukturisasi kredit dan penurunan bunga yang lebih besar. Termasuk juga keringanan dalam tagihan listrik, pajak, PBB, dan yang lainnya,"tandasnya.
Terlalu! Warga Pandeglang Diberi Bantuan Beras 'Batu'
Warga Pandeglang, Banten, dihebohkan dengan temuan beras yang kondisinya sudah menggumpal seperti batu. Beras tersebut merupakan bantuan bagi warga yang terdampak PPKM.
Beras yang terbungkus karung bertuliskan 'Bantuan Beras PPKM 2021' ini dibagikan kepada warga di Kelurahan Pandeglang, Selasa (3/8). Saat dibuka, kondisi beras itu sudah kuning dan penuh gumpalan yang mengeras seperti batu.
"Ini beras dari Bulog katanya buat bantuan PKH, kita nerimanya hari Selasa kemarin kang," kata Uki, warga Kelurahan Pandeglang yang menerima bantuan beras, saat ditemui di rumahnya, Kamis (5/8/2021).
Uki kecewa setelah melihat kondisi bantuan beras menggumpal seperti batu tersebut. Mereka pun berencana mau mengembalikan beras yang terbungkus karung dengan tulisan 'Beras Bulog Medium 10 Kg' itu ke kantor kelurahan karena tidak bisa dikonsumsi.
"Dicuci juga warnanya tetap begitu kang, enggak bisa dimakan ini mah. Sementara yang laporan baru dua karung (dengan kondisi beras menggumpal seperti batu), ini mau kita balikin ke kantor kelurahan. Mudah-mudahan bisa diganti," ujarnya.
"Intinya kita kecewa kang. Masak kita dikasih beras kayak gini, ini kan enggak layak dikonsumsi buat manusia," kata Uki sembari mengungkapkan kekesalannya.
Sementara itu pihak Bulog lempar tanggung jawab pada PT Pos sebagai distributor bantuan. "Jadi kalau dilihat dari kondisinya, itu sepertinya karena faktor cuaca. Soalnya kami dapat laporan tadi, pas berasnya diturunkan itu kondisi di sana sedang hujan besar. Kemungkinan itu kena ke berasnya sehingga mempengaruhi kualitasnya juga," kata Kepala Bulog Sub Divre Pandeglang-Lebak M. Wahyudin saat ditemui detikcom di ruang kerjanya, Kamis (5/8/2021).
Sebagai penyedia, Wahyudin menyebut pihaknya telah bekerjasama dengan anak perusahaan PT Pos yaitu PT Pos Logistik untuk distribusi bantuan beras kepada warga selama PPKM. Seharusnya kata dia, tanggung jawab soal kualitas beras itu ada di tangan PT. Pos yang memang menyalurkannya secara langsung kepada penerima.
"Kami akan koordinasikan dengan PT. Pos. Intinya, jangan sampai terjadi lagi karena ini kan merupakan bantuan yang dinantikan oleh masyarakat apalagi yang terdampak dengan pandemi COVID-19," ucapnya.
Pihak PT Pos sendiri tidak tahu menahu soal kualitas beras. Manajer PT Pos Indonesia Cabang Pandeglang Andri Maulana menyatakan hanya bertugas sebagai pengantar bantuan logistik. itu kepada warga di Pandeglang yang terdampak PPKM.
"Kami hanya bertugas sebagai transporter. Kalau untuk kaitan kualitas berasnya, itu menjadi ranah penyedia yaitu dari Bulog," katanya kepadadetikcom saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (5/8/2021).
Duh! Bantuan Sosial Tunai di Karawang Disunat 50 Persen
Beredar video warga di Karawang mengaku bantuan sosial tunai (BTS) yang diterimanya dipotong 50 persen oleh oknum perangkat desa. Warga tersebut meminta Mensos Tri Risma Maharani turun tangan.
Video viral itu diunggah di Instagram @infokrw dua hari lalu, kemudian dibagikan banyak netizen Karawang. Dalam unggahan video berdurasi, 2 menit lebih itu, warga yang bernama Ade Munim, meminta Mensos Risma Tri Maharani untuk turun tangan, dalam pemotongan dana BST yang diterimanya.
Saat detikcom menelusuri ke lokasinya, warga bernama Ade Munim (42) mengakui mengalami pemotongan dana BST hingga 50 persen.
"Jadi, harusnya saya dapat Rp 600 ribu, tapi oleh perangkat desa dipotong jadi Rp 300 ribu," kata Ade yang bertempat tinggal di RT 03 RW 01, Dusun Pasir Talaga, Desa Pasir Talaga, Kecamatan Telagasari, Karawang, saat diwawancarai, Kamis (5/8/2021).
Lanjutnya, pemotongan itu terjadi pada Selasa (27/7) akhir bulan lalu, saat itu, ia dihubungi RT setempat untuk mengambil BST di kediaman RT, setelah mengambil BST sebesar Rp 600 ribu, ia lalu diminta Rp 300 ribu oleh perangkat desa, dengan alasan untuk sumbangan pasien COVID-19.
"Awalnya begini pak, waktu itu hari Selasa pengambilan BST yang Rp 600 ribu, waktu itu saya dikasih oleh pegawai pos 600 ribu, tapi di rumah RT, pas pengambilan uang itu, sisanya cuma 300 ribu, itu diambil oleh perangkat desa, dengan alasan buat bantuan yg kena covid-19," kata Ade yang bekerja sebagai seniman jalanan.
Dijelaskannya kembali, saat mengambil BST itu, ia mengakui, seolah dijegal oleh pihak perangkat desa saat ingin pulang.
"Jadi posisinya itu, saat saya ambil BST dari petugas pos, di rumah RT, ada perangkat desa yang sudah menunggu di luar rumah RT, dan saat saya pulang, langsung dijegal, dan meminta Rp 300 ribu," ungkapnya.
Saat dikonfirmasi Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Desa (DPMPD) Karawang, Akhmad Hidayat menuturkan pihaknya belum mendapatkan laporan resmi dari kecamatan terkait kasus adanya pemotongan BST.
"Saya belum mendapatkan laporan resmi dari kecamatan, terkait adanya pemotongan BST di Desa Pasir Talaga," kata Hidayat saat dihubungi melalui telepon selular.
Ia pun menjelaskan, jika memang terbukti ada unsur pidana yang dilakukan oleh kepala desa, atau perangkat desa. Pihaknya akan melakukan pembinaan.
"Kalau memang misal melakukan tindak pidana dari kepala desa atau perangkat desa, kami akan melakukan pembinaan, dan memberikan langkah-langkah penyelesaian," ungkapnya.
Selain itu Kasat Reskrim AKP Oliestha Wicaksono menuturkan tengah mendalami informasi tersebut."Untuk kasus diduga adanya pemotongan BST, tengah kami lidik," katanya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
