.webp)
Pemprov Jabar terus berupaya mempercepat pemberian vaksin COVID-19 kepada warga yang saat ini masih tergolong rendah. Tantangan berupa jumlah populasi yang mencapai hampir 50 juta penduduk, membuat persentase vaksin COVID-19 di Jabar masih berada di angka 23,76 persen (dilansir dari Pikobar, 3 Agustus 2021).
Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun membentuk Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jabar. Tim itu dibentuk bertujuan untuk memastikan letak kesamaan target di setiap daerah dalam melaksanakan vaksinasi.
"Untuk itu kesamaan kebijakan vaksinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota juga perlu kita lakukan," ujar Ketua Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Dedi Supandi, Selasa (3/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya mengaku telah merumuskan sejumlah jurus untuk mempercepat laju vaksinasi di Jabar. Salah satunya konsep vaksin Gendong. Dengan cara itu nantinya setiap anak atau siswa pelajar ini membawa kedua orang tuanya untuk divaksinasi.
"Setiap anak atau siswa pelajar ini membawa kedua orang tuanya juga kakek dan neneknya untuk mendapatkan vaksin," katanya.
Kemudian juga, pihaknya akan menambahkan syarat vaksinasi dalam sejumlah aktivitas ekonomi dan sosial warga.
"Jadi, salah satu contohnya kalau ada yang mau izin mendirikan perusahaan, maka dari sekian persen karyawan itu harus sudah divaksin. Jika sudah menunjukkan itu baru dapat diproses untuk mendapatkan izin," pungkasnya.
Dedi mengatakan secara teori untuk membentuk kekebalan komunitas (herd immunity), vaksinasi diperlukan mencapai 70 persen dari jumlah populasi. Artinya, harus ada sekitar 37 juta warga Jabar yang tervaksinasi sesuai arahan dari pemerintah pusat.
"Artinya, bila jumlah penduduk Jabar sekitar 50 juta, maka 70 persennya yaitu ditargetkan sekitar 37 juta yang mencapai herd immunity. Tinggal dipetakan per kabupaten kota," katanya.
Dedi menambahkan komunikasi kebijakan yang efektif hingga level bawah atau fasyankes perlu dimaksimalkan. Termasuk Penguatan penggunaan platform data stok vaksin (SMILE) untuk mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi lintas institusi baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Fasyankes.
"Hal tersebut dilakukan dengan cara, peningkatan compliance rate dari pelaporan menggunakan aplikasi SMILE, mendorong adanya pencatatan laporan konsumsi vaksin oleh TNI dan Polri," ujarnya.
(yum/mso)
