.webp)
Satgas Penanganan COVID 19 mendudukkan posisi Provinsi Banten sebagai daerah yang paling rendah tingkat kepatuhannya dalam penggunaan masker. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyebut tidak semua warga bisa membeli masker.
Tapi ironisnya di tengah klaim dan rendahnya prokes warga, sejumlah pejabat di Dinkes Banten dengan beberapa pengusaha justru memanfaatkan pengadaan masker untuk para nakes dijadikan ladang mencari keuntungan pribadi. Mereka me-mark up harga masker hingga menimbulkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
Kasus korupsi pengadaan masker saat ini dalam proses persidangan dengan terdakwa pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Lia Susanti selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Ada dari swasta bernama Wahyudin Firdaus selaku direktur PT Right Asia Medika dan Agus Suryadinata. Kasus mereka adalah pengadaan 15 ribu masker COVID-19 jenis KN95 yang dimark up dari harga Rp 70 ribu menjadi Rp 220 ribu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sidang dakwaan untuk Lia, pada Rabu (28/7) kemarin, ia didakwa memanipulasi harga masker yang tertuang di dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) Dinkes. Sehingga timbul kerugian negara akibat perbuatannya senilai Rp 1,6 miliar.
"Terdakwa selaku PPK melakukan manipulasi data harga satuan dalam penyusunan RAB dana belanja tidak terduga tahun anggaran 2020 di Dinkes pada 26 Maret khusus anggaran pengadaan masker KN95 sebanyak 15 ribu buah," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlambang di Pengadilan Tipikor Serang.
Harga mark up masker itu dituangkan dalam dokumen RAB serta ditandatangani oleh Kadinkes Ati Pramudji Hastuti. Padahal menurut jaksa bahwa dokumen itu hasil manipulasi yang dimufakati para terdakwa.
Di lain tempat, Satgas Penanganan COVID-19 pusat menyampaikan kepatuhan memakai masker sebelum dan setelah PPKM Darurat di kelurahan dan desa. Hasilnya, Banten ada di urutan 1 paling tidak patuh menggunakan masker se Jawa-Bali.
"Tapi ternyata ada 1 provinsi yang di pekan terakhir naik (ketidakpatuhannya), padahal dua pekan berjanan ini sudah sempat turun bagus kemudian pekan terakhir agak sedikit naik yaitu di Provinsi Banten. Dan kalau kita lihat juga dalam menggunakan masker paling tinggi kelurahan dan desa cakupan yang tidak patuh ini di Banten sekitar 31,76 persen," kata Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 Dewi Aisyah pada Rabu (28/7).
Menanggapi soal tingginya angka ketidakpatuhan bermasker, Wakil Gubernur Andika Hazrumy menyebut banyak warganya yang tidak mampu membeli masker.
"Kan kita melihat di masyarakat tidak semuanya mampu membeli masker. Kondisi ini perlu ada kerja sama konkrit dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri," kata Andika, Kamis (29/7) kemarin.
Adapun upaya meningkatkan kepatuhan prokesnya adalah meminta tokoh masyarakat dan agama menyampaikan dakwah soal protokol kesehatan ke warga. Pemprov menurutnya tidak bisa bekerja sendiri untuk menanggulangi virus Corona ini.
"Bagaimana masyarakat membantu mendisiplinkan diri dalam kaitan protokol kesehatan," ujarnya.
Saat ditanya kapan gubernur dan wakil gubernur mau turun langsung ke warga untuk sosialisasi masker. Ia mengatakan bahwa dirinya baru pulih dari COVID-19. Kondisi selama ini belum memungkinkan untuk turun langsung baik itu memberi imbauan dan sosialisasi masker ke tengah masyarakat.
"Insya Allah nanti saya akan dengan pak gubernur dan sekda," ujarnya.
Lihat juga Video: Tiga Jurus Mensos Cegah Korupsi Bansos
