Kabupaten Pangandaran menjadi satu dari enam daerah di Indonesia yang telah mencairkan insentif tenaga kesehatan (nakes) 100 persen atau lunas terbayarkan. Padahal mayoritas Pemda di tanah air saat ini masih bermasalah dengan pencairan insentif nakes tersebut.
Namun, di balik lancarnya pencairan insentif nakes di Pangandaran, ternyata ada pos-pos anggaran lain yang dikorbankan. "Saya hanya berpikir bahwa nakes adalah garda terdepan perlawanan terhadap pandemi COVID-19. Artinya mereka harus diperhatikan," kata Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, Selasa (27/7/2021).
Dia mengatakan pihaknya tidak melakukan langkah khusus, hanya menjalankan arahan pemerintah pusat. "Kita sebenarnya sama dengan daerah lain, lagi nggak ada duit. Tapi mungkin political will, sehingga di Pangandaran bisa lancar," ucap Jeje.
Jeje merasakan betul risiko yang dihadapi oleh nakes dalam menghadapi pandemi. "Anak saya juga nakes, dia dokter. Kemarin dia sempat positif. Wah saya juga ikut repot mengurus cucu sampai dua minggu, karena ibunya harus isolasi. Itulah mungkin gambaran nakes, sehingga mereka harus benar-benar diperhatikan," tutur Jeje.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Pangandaran Hendar Suhendar mengatakan lancarnya pembayaran insentif nakes di Pangandaran dilakukan karena hal itu mendapat prioritas dari pimpinan. "Arahan Pak Bupati harus prioritas, ya kita jalankan," kata Hendar.
Tetapi di balik itu ternyata ada konsekuensi yang harus diambil. Ada pos anggaran lain yang harus dikorbankan. Antara lain penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) serta sebagian gaji atau honor pegawai non-PNS.
"TPP pegawai ASN baru sampai bulan Mei, gaji non PNS juga ditahan sebagian, hanya pegawai tertentu yang dibayar, sisanya tahan dulu," ucap Hendar.
