Ojol hingga Pelaku Seni Bakal Dapat Kucuran Bansos dari Pemprov Jabar

Yudha Maulana - detikNews
Kamis, 22 Jul 2021 15:45 WIB
Indonesian Rupiah - official currency of Indonesia
Ilustrasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/Yoyochow23)
Bandung -

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menguncurkan dana bantuan sosial kepada para pedagang kaki lima, ojek online, pelaku seni budaya yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Alokasi dana yang disiapkan berkisar Rp 50 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jabar Dodo Suhendar mengatakan, secara prioritas pemberian bansos akan menyasar kepada warga non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau yang tak menerima bantuan formal baik dari pusat maupun kabupaten/kota.

"Berdasarkan hasil rapat terakhir pak Sekda dengan para OPD, terkait dengan sasaran non-DTKS tadi. Dari Disparbud, KUKM, Disnaker dan Indag, bantuan dari Pemprov Jabar mengarah kepada profesi yang menunjang pemulihan ekonomi daerah, seperti PKL, insan seni dan budaya, termasuk juga tadi ojol, tapi ini masih berupa masukan," ujar Dodo dalam konferensi pers daring, Kamis (22/7/2021).

"Lebih ke profesi mereka yang terdampak PPKM Darurat, sehingga diarahkan kepada mereka yang produktif, jumlah baik besaran atau nilainya belum pasti, kemarin pak Sekda bilang minimal anggarannya Rp 50 miliar, mudah-mudahan bisa bertambah juga, tapi ini gambarannya untuk Jawa Barat," tuturnya.

Dodo mengatakan, di luar bantuan dari provinsi ini, ada 14 pintu bantuan yang tengah digelontorkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari PKH Reguler Triwulan 3, BPNT, Bansos Rp 300 ribu, Bantuan Beras Cadangan pemerintah untuk KPM, BST, Tambahan Bantuan beras untuk pemkab/pemkot, bantuan beras dari dana Non APBN dari kantor Sekpres, Bansos Pemkab dan Pemkot, BLT Dana Desa, Bantuan Pelaku Usaha Mikro, Bantuan Diskon Listrik, Kartu Prakerja hingga bantuan Subsidi Kuota Internet.

"Untuk memastikan diri masuk atau tidaknya, ada dari tautannya di kemensos.go.id. Kemarin (tahun lalu) untuk dana bansos provinsi ada di Pikobar. Di sana bisa kita lihat dengan memasukan nama, apakah saya menerima bantuan atau apa, kalau iya bantuannya, apakah DTKS atau non DTKS. Bila kesulitan mengakses di lapangan ada pilar-pilar sosial dan TKSK, Karang Taruna atau PSM," ujarnya.

Pihaknya mencatat, ada 10.129.949 KPM (keluarga penerima manfaat) dan 4.362.641 orang yang menerima manfaat dari berbagai jenis bantuan tersebut. Walau begitu, ia tak menapik saat ini banyak masyarakat yang terdampak sehingga rawan masuk dalam kategori miskin baru.

"Kita akan buka semacam posko pengaduan dan informasi, untuk memfasilitasi mereka yang tidak terdaftar dalam bantuan apa pun. Kami juga saat ini masih menghimpun data dari kabupaten/kota terkait data penerima," pungkasnya.

(yum/mud)