DPRD KBB Hentikan Pembahasan RPJMD 2018-2023 Imbas Rotasi 160 Pejabat

Whisnu Pradana - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 21:07 WIB
Jalan Alun-alun Lembang, Bandung Barat.
Foto: Alun-alun Lembang Bandung Barat (Whisnu Pradana/detikcom).
Bandung Barat -

Agenda pembahasan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023 terpaksa dihentikan sementara oleh DPRD KBB.

Alasan penghentian pembahasan RPJMD tersebut lantaran banyak pejabat lama yang dimutasi dan digantikan pejabat baru sehingga tidak menguasai subtansi RPJMD KBB.

Ketua Komisi I DPRD KBB Wendi Sukmawijaya mengatakan dihentikannya pembahasan perubahan lantaran tim penyusun RPJMD Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah (Bappelitbangda) KBB dimutasi ke OPD lain.

Hal itu terjadi imbas dari rotasi mutasi 160 pejabat di lingkungan Pemda KBB oleh pelaksana tugas (plt) Bupati Hengki Kurniawan pada Jumat (8/7/2021) lalu, yang berdampak terhadap proses pembahasan.

"Rotasi dan mutasi dilakukan tidak didasarkan pada perencanaan dan koordinasi yang baik antara organisasi perangkat daerah dengan pemangku kebijakan. Hal tersebut sangat mengganggu fokus arah pengelolaan dan tujuan pembangunan yang tertuang di RPJMD," kata Wendi, Rabu (21/7/2021).

Penghentian pembahasan RPJMD ini juga mendapatkan dukungan dari beberapa fraksi di DPRD KBB yang tidak sependapat dengan adanya rotasi mutasi 160 pejabat oleh Hengky Kurniawan.

Namun menurutnya Fraksi PDIP yang notabenenya partai tempat bernaung Plt Bupati Hengky Kurniawan tak sependapat dengan fraksi lainnya dan mendorong pembahasan RPJMD tetap diteruskan.

Melihat kekisruhan dan tidak satu katanya DPRD KBB dalam menyikapi pembahasan RPJMD, memicu reaksi dari berbagai kalangan KBB. Hal itu lantaran RPJMD sangat mendesak mengingat merupakan acuan atau rambu-rambu dalam program pembangunan daerah.

Tokoh masyarakat KBB Asep Ado mengatakan langkah 'balas dendam' yang dilakukan DPRD terhadap Plt Bupati cukup beralasan. Namun perbedaan pandangan antar fraksi di DPRD KBB menjadi tontonan yang sangat naif jika ujungnya bukan keputusan yang memberikan arah pembangunan bagi kemaslahatan masyarakat KBB.

"Namun jangan sampai itu hanya sebagai gertak sambal dan ajang bargaining (tawar menawar) legislatif kepada eksekutif," kata Asep.

Ia justru mempertanyakan kenapa perbedaan pandangan soal pembahasan RPJMD tersebut dibawa ke ruang publik. Kalau memang musyawarah sudah tidak ketemu mufakat, bisa dilakukan dengan cara voting.

"Jangan selalu mempertontonkan adegan bersitegang antara eksekutif dan legislatif, tapi ujung- ujungnya saling mengakomodir kepentingan. Rakyat bukan seperti penonton wayang golek, ketika dalang menutup cerita penonton bubar. Pengawasan legislatif ke eksekutif harus lurus, jauh dari kepentingan apapun," ujar Asep.

(mso/mso)