.webp)
Pemkab Pangandaran segera menyalurkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Namun, Pemkab Pangandaran juga menyiapkan anggaran mengantisipasi kekurangan bansos Kemensos.
Persiapan tak hanya menyangkut teknis penyaluran, namun Pemkab Pangandaran juga harus menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi kekurangan jumlah bantuan yang diberikan oleh Kemensos.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menjelaskan pada rapat virtual akhir pekan lalu, Kemensos akan mengalokasikan bantuan sebanyak 3.000 paket Sembako untuk warga yang terdampak langsung kebijakan PPKM Darurat atau kondisi pandemi COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di luar yang sudah dapat PKH dan sejenisnya, ada bantuan dari Kemensos sebanyak 3.000 paket untuk warga yang terdampak langsung," kata Jeje, Senin (19/7/2021).
Jeje memproyeksikan warga yang dianggap terdampak langsung itu di antaranya para pelaku usaha pariwisata, mulai dari PKL sampai pegawai hotel.
"Yang terdampak langsung itu kan pelaku usaha sektor pariwisata. PKL, pegawai hotel dan lainnya. Kalau yang lainnnya seperti pertanian kan masih berjalan, jadi tidak terdampak langsung," kata Jeje.
Namun demikian menurut Jeje, jumlah warga yang terdampak langsung yang belum menerima program bantuan PKH, jumlahnya lebih dari 3.000 orang. Sehingga Pemkab Pangandaran harus persiapan untuk menambah kekurangannya.
Menurut Jeje bantuan harus merata, jika tidak khawatir menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Sekarang kita punya bantuan Sembako, tapi hanya untuk yang menjalani isolasi mandiri," kata Jeje.
Saat ditanya apakah Pemkab Pangandaran masih memiliki anggaran, Jeje mengaku akan mengupayakan dengan langkah refokusing anggaran. "Segera kami rapat untuk membahas ini. Tapi prinsipnya untuk membantu rakyat mah nganjuk ngahutang ge dilakonan," kata Jeje.
Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan menimpali Pemkab Pangandaran bisa melakukan refokusing dengan memangkas anggaran pembangunan infrastruktur.
"Mendingan jalan rusak daripada rakyat kita banyak yang jadi korban. Kebutuhan anggaran kan bukan hanya Bansos saja. Kita butuh anggaran untuk pelayanan kesehatan. Mulai dari urusan oksigen sampai pemulasaraan jenazah," kata Ujang.
Dia mengimbau masyarakat patuh aturan dan sama-sama berjuang keluar dari pandemi COVID-19.
"Kalau terus-terusan seperti ini, kita semua rugi. Pembangunan terhambat, karena anggaran APBD habis untuk penanganan Corona," kata Ujang.
Simak video 'Mensos Risma Beberkan Sejumlah Kendala Penyaluran Bansos':
