.webp)
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat mengklaim jika keterlambatan pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) di Bandung Barat ada pada sistem administrasi.
Seperti diketahui tenaga kesehatan di Bandung Barat mengeluh lantaran insentif yang menjadi hak mereka belum juga cair terhitung sejak bulan Januari hingga Juli 2021.
Kepala Dinas Kesehatan KBB Eisenhower Sitanggang mengatakan jika penganggaran insentif nakes di daerah sudah dibuatkan kodefikasinya oleh Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Awal penganggaran kita memang telat karena KMK dari Kemenkes itu akhir April baru turun. Nah kalau di bulan Maret itu kan kita belum ada edaran dari Kemendagri bahwa itu harus dimasukkan ke kodefikasi yang sebenarnya di SIPD," ungkap Eisenhower saat dihubungi detikcom, Selasa (13/7/2021).
"Setelah parsial 1 berjalan dan cair untuk tahap 1, barulah di parsial 2 ini kita akan memasukkan ke kodefikasi yang sebenarnya sesuai Permendagri. Artinya keterlambatan ini murni karena administrasi," kata Eisen menambahkan.
Dirinya berdalih jika keterlambatan pencairan insentif untuk nakes yang menangani COVID-19 tak cuma terjadi di Bandung Barat saja melainkan terjadi juga di daerah lainnya.
"Di seluruh kabupaten kota masih memproses hal yang sama karena acuan dari pusatnya memang seperti itu. Jadi engga cuma KBB saja yang terkendala. Rata-rata semua berproses di penganggaran karena harus sesuai," tegas Eisen.
Di Bandung Barat total ada sebanyak 652 nakes yang bakal dibayarkan insentifnya oleh Dinas Kesehatan. Pada tahun sebelumnya, total anggara yang dikeluarkan mencapai Rp 23 miliar.
"Untuk anggaran murni awal itu sebesar Rp 23 miliar, jumlah nakes yang dibayarkan insentifnya 652 orang. Jadi sekarang intinya insentif ini sedang dalam proses, dan kebetulan keuangan daerah kita juga kan terkontrasi akibat penanganan COVID-19. Akhir Juli ini digenjot perubahan parsial selesai jadi mudah-mudahan bisa segera terealisasi," pungkas Eisen.
(mud/mud)
