Ombudsman Sebut Masih Ada 'Katebelece' Pejabat Politik di PPDB Jabar 2021

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat menerima 73 laporan dan aduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Beberapa laporan di antaranya masih terkait 'katebelece' atau rekomendasi dari sejumlah pejabat partai politik.

"Masih ada rekomendasi dari partai-partai politik. Tetapi kami harus menindaklanjuti apakah anak yang mendapatkan rekomendasi itu diterima secara sah sesuai kriteria atau ditolak, sehingga rekomendasi itu tidak berlaku, termasuk kecurigaan-kecurigaan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jabar Dan Satriana saat dihubungi wartawan, Senin (12/7/2021).

Ia mengatakan, beberapa laporan dan aduannya sebagian besar merupakan ketidakpuasan orang tua calon peserta didik terhadap kalibrasi nilai-nilai rapor. Ia juga menyebut ada laporan berbentuk dugaan perubahan nilai yang berbeda saat mendaftar dan diumumkan.

"Ada (laporan) dugaan, siswa-siswi yang diterima padahal nilai di bawah passing grade," ujar Dan.

Selain itu, pihaknya juga mendapati adanya laporan siswa yang diterima pada jalur zonasi, tetapi jarak antara rumah dan sekolahnya terbilang tidak wajar.

"Saya hanya mendapatkan informasi ada siswa jarak rumahnya hanya 114 meter, tetapi tidak diketahui alamat pastinya. Mulai muncul laporan kepada kami di medsos, mengenai kecurigaan siswa yang jaraknya terlalu dekat (dari rumah ke sekolah)," katanya.

Menurutnya, laporan dan aduan ini telah didistribusikan ke kantor cabang dinas (KCD) Disdik Jabar untuk diselesaikan. Dari informasi yang diperolehnya dari KCD, sebagian besar laporan dan aduan tersebut telah ditangani.

"Hanya ada beberapa KCD yang belum tune in dengan sistem ini, selain merujuk KCD juga seharusnya dibuat sistem sehingga KCD punya panduan penyelesaian laporan masyarakat," kata Dan.

Ombudsman Jabar pun, katanya, telah memberikan saran kepada Disdik Jabar terkait penjabaran informasi mengenai sekolah-sekolah yang berpotensi dimasuki oleh calon peserta didik. Hal itu penting agar tak terjadi kepanikan dari masyarakat ketika memilih sekolah.

"Saran perbaikan untuk tahun depan,dan kami melihat juga masih ada proses lain yang krusial yakni daftar ulang, ini menjadi fokus kami tersendiri. Kami juga ingin Disdik ini juga terlibat dalam menjamin yang tak masuk ke sekolah negeri," ujarnya.