PPKM Darurat, Pemkab Cianjur Baru Data Warga Penerima Bansos

PPKM Darurat, Pemkab Cianjur Baru Data Warga Penerima Bansos

Ismet Selamet - detikNews
Minggu, 04 Jul 2021 12:14 WIB
Plt Bupati Cianjur Herman Suherman
Foto: Bupati Cianjur Herman Suherman (Ismet Selamet/detikcom).
Cianjur -

Pemerintah Kabupaten Cianjur bakal memberikan bantuan sosial pada warga yang terdampak selama PPKM darurat. Namun Pemkab baru mendata masyarakat yang akan menerima bantuan berupa uang tunai tersebut.

Bupati Cianjur Herman Suherman mengungkapkan dalam PPKM darurat, pihaknya akan menyiapkan bantuan untuk warga berpenghasilan rendah yang terdampak COVID-19 dan usahanya terganggu.

"Bantuannya juga tidak lagi sembako, tetapi uang tunai. Nanti akan salurkan melalui kantor pos," kata dia, Minggu (4/7/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun Herman mengaku baru melakukan pendataan warga berpenghasilan rendah yang akan mendapatkan bantuan selama PPKM Darurat. Menurutnya penerima harus di luar yang telah menerima bantuan sosial lain, seperti PKH, BPNT, atau bansos lainnya.

"Sekarang Dinsos sedang melakukan pendataan. Sasarannya yang belum menerima bantuan apapun. Untuk mempercepat pendataan, kita juga kerahkan camat dan desa," kata dia.

ADVERTISEMENT

Terkait anggaran yang disiapkan, Herman mengaku masih menunggu pendataan warga tidak mampu tersebut. "Anggarannya baru akan kita rinci, berdasarkan data yang ada. Jadi menunggu dulu pendataan. Masyarakat yang jadi penerima, minimal dapat pengganti untuk makan sehari-harinya," kata Herman.

Sementara itu, Direktur Cianjur Riset Center (CRC) Anton Ramadhan menyebut Pemkab terlalu lamban, sebab PPKM Darurat sudah diberlakukan tetapi pendataan warga terdampar dan penerima bantuan baru dilakukan.

"Kalau sekarang telat, PPKM Darurat kan sudah berjalan. Tapi malah baru didata, mau disalurkan kapan? Sedangkan warga sudah mulai merasakan dampak dari PPKM Darurat ini," ujar dia.

Bahkan dia mempertanyakan kerja dari dinas terkait, sehingga data tidak siap saat dibutuhkan. Padahal seharusnya pendataan dilakukan secara berkala.

"Kemana saja dinas teknis? Berarti mereka tidak update data. Padahal data tersebut penting di kondisi pandemi seperti ini. Karena kita ketahui bersama, banyak warga yang tidak mampu tapi belum masuk daftar Bansos di Cianjur," tegasnya.

"Saya berharap Pemkab serius dalam pendataan warga miskin, sehingga ketika menghadapi kondisi seperti ini tidak terlihat belum siap dan datanya juga diharapkan tepat sasaran," kata Anton menambahkan.

(mso/mso)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads