.webp)
Desakan untuk menerapkan lockdown di tengah meledaknya kasus COVID-19 di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bandung Barat, terus digaungkan sebagai langkah menekan laju kasus positif. Saat ini Bandung Barat bertahan di zona merah atau daerah dengan risiko tinggi penyebaran COVID-19 selama dua pekan belakangan.
Pemkab Bandung Barat lebih memilih untuk memperketat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro ketimbang menerapkan lockdown. "Jadi tidak ada Instruksi Mendagri (Inmendagri) soal lockdown, tapi penebalan PPKM mikro. Memang diketatkan semuanya untuk daerah zona merah," kata Ketua Harian Satgas COVID-19 KBB Asep Sodikin kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).
Implementasinya yakni untuk daerah zona merah perkantoran wajib menerapkan 75 persen Work From Home (WFH), pembelajaran dilaksanakan jarak jauh atau daring, kapasitas maksimal pengunjung ke pusat perbelanjaan baik tradisional maupun modern 25 persen dan tutup pukul 20.00 WIB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sudah buat surat edarannya. Lalu tempat ibadah seharusnya ditutup, tapi kita lihat level kewaspadaan di tingkat RT dan RW. Kalau RT dan RW zona merah ya masjid ditutup juga," ucap Asep.
Sampai saat ini penerapan PPKM mikro di Bandung Barat terus diefektifkan. Namun hal itu juga harus dengan melihat tingkat kedisiplinan masyarakat.
"Seharusnya terus digaungkan soal pengetatan PPKM mikro ini, biar semua paham. Kalau hanya sampai ke satgas tapi masyarakat masih bebas berkeliaran tanpa menerapkan prokes, kan repot jadi nggak akan berhasil," ucap Asep.
Simak Video: Kasus Corona Meledak, Apa Beda Lockdown, PSBB dan PPKM Mikro?
Keputusan Pemkab Bandung Barat menerapkan PPKM mikro ketimbang lockdown juga dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana serta kesiapan anggaran daerahnya. "Soal lockdown, kita (Pemda KBB) belum sampai ke arah sana. Kalau lockdown diterapkan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan secara teknis. Anggaran juga harus mendukung ke arah kebijakan itu," ujar Juru Bicara Satgas COVID-19 Agus Ganjar Hidayat.
"Sebelum ke arah yang lebih gradual, pemerintah dan masyarakat lebih memanfaatkan penerapan PPKM mikro. Dengan catatan kedisiplinan yang ditingkatkan," kata Agus menambahkan.
Bandung Barat saat ini masih menerapkan PPKM mikro sampai 25 Juni mendatang. Opsi perpanjangan PPKM mikro sendiri harus menunggu Inmendagri terbaru sebagai dasar penerapan perpanjangan PPKM Mikro.
"Untuk perpanjangan PPKM mikro itu diatur Mendagri, jadi kalau kasus terus meningkat kita melaksanakan aturan dari pemerintah di atasnya apakah diperpanjang atau seperti apa," tutur Agus.
