.webp)
Pemkot Cirebon tengah berjuang mengembangkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon di tengah pandemi COVID-19. Pemkot berambisi BRT bisa melayani masyarakat di Wilayah III Cirebon, atau Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning).
Perjuangan Pemkot Cirebon untuk bisa mengoperasikan BRT memang tak mudah. Pemkot menerima 10 unit BRT pada 2018 dan 2019, masing-masing 5 unit dalam dua tahun itu. Lebih dari setahun BRT tak pernah mengaspal. Armada yang digadang-gadang menjadi moda transportasi modern di Kota Cirebon itu hanya terparkir rapi di halaman kantor Dinas Perhubungan (Dishub).
Pemkot Cirebon melalui Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan dan Dishub Kota Cirebon selaku instansi berwenang meracik formula. Hingga akhirnya menggandeng PT BIG selaku operator. BRT Trans Cirebon dipaksa untuk mengaspal di tengah pandemi COVID-19. Pada April 2021 Pemkot Cirebon resmi mengoperasikan BRT Trans Cirebon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dishub Kota Cirebon tak ingin armada BRT Trans Cirebon dikembalikan lagi ke pusat, karena tak kunjung beroperasi. Dishub pun menyepakati agar BRT tetap beroperasi. Walaupun saat ini, sektor transportasi terkena dampak luar biasa karena pandemi.
"Ketika ada pengembalian barang (BRT) adalah ketidakpercayaan pemerintah pusat. Kami berupaya agar bus BRT ini segera beroperasi," kata Kepala Dishub Kota Cirebon Andi Armawan saat rapat bersama Komisi I DPRD Kota Cirebon di kantornya, Rabu (16/6/2021).
Andi optimis pandemi bukanlah penghalang cita-cita Pemkot Cirebon untuk memiliki moda transportasi modern.
Sebab, lanjut Andi, layanan transportasi umum itu tertuang dalam undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP), yakniUU 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, PP 74/2014 tentang Angkutan Jalan, dan Permenhub 29/2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
Ia mengatakan saat ini masyarakat bisa menikmati layanan BRT Trans Cirebon secara gratis. Pemkot telah menyubsidi operasional BRT tahun ini "Sekarang masih tahap sosialisasi. Masih gratis untuk masyarakat. Tahun ini kita mendapat anggaran Rp 500 juta. Itu sudah termasuk operasional, balik nama kendaraan dan lainnya," ujar Andi.
BRT Trans Cirebon saat ini memiliki dua trayek. Untuk trayek pertama sepanjang 32,9 kilometer. Sedangkan trayek kedua sepanjang 27,4 kilometer. Trayeknya hanya melintas di pinggir kota.
Ia tak menampik anggaran BRT masih menjadi kendala. Saat ini pihaknya bersama PD Pembangunan telah mengupayakan legalitas mengenai tarif dan lainnya. "Tarif yang diusulkan Rp 5.000 bagi masyarakat, untuk pelajar Rp 3.500," ucap Andi.
Transportasi Modern di Wilayah III Cirebon
Kendati masih terpontang-panting untuk menghidupkan transportasi modern di tengah pandemi, Dishub yakin trayek BRT Trans Cirebon akan berkembang. Andi tengah menjalin komunikasi dengan Pemkab Indramayu agar BRT bisa mengaspal hingga ke Indramayu. Bahkan, ia berharap BRT Trans Cirebon menjadi transportasi modern di Wilayah III Cirebon.
"Ya ke depan bisa memiliki operasional ke sana (Wilayah III Cirebon). Kita merintis kerja sama dengan Indramayu, tak menutup kemungkinan dengan Kabupaten Cirebon, Majalengka dan Kuningan," kata Andi.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Imam Yahya mendukung langkah Dishub dan operator BRT Trans Cirebon untuk mengembangkan trayek baru. "Ke depan ada rencana agar BRT ini bisa beroperasi di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka. Sehingga, BRT ini bisa menjadi moda transportasi Wilayah III Cirebon," kata Imam.
Imam mengatakan, Dishub, PD Pembangunan dan PT BIG selaku operator menemui sejumlah kendala dalam pengoperasian BRT. "Salah satunya kekurangan anggaran. Ya masih terbatas," kata politikus PDI Perjuangan itu.
 Pengguna bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon. (Foto: Sudirman Wamad/detikcom) |
Ia menyadari pandemi COVID-19 mengakibatkan sektor transportasi menjadi loyo. Sebab pemerintah telah menerbitkan aturan ketat bagi transportasi umum di tengah pandemi.
"Memang kondisi begini serba sulit. Tapi bagaimanapun harus tetap berjalan. Sistemnya harus kita siapkan, seperti legalitasnya, tarif dan lainnya," ujar Imam.
Johan, perwakilan PT BIG selaku operator BRT Trans Cirebon, mengaku masih menunggu legalitas trayek dan tarif BRT. "Memang saat ini masih gratis. Ada empat unit yang beroperasi rutin," ucap Johan.
Selain kendala anggaran, Johan juga mengaku pihaknya masih harus mempersiapkan sarana dan prasarana lainnya. Salah satunya shelter atau terminal pemberhentian BRT Trans Cirebon.
"Animo masyarakat memang semakin hari, semakin meningkat. Kita juga akan memanfaatkan BRT ini untuk iklan, sudah ada perusahaan yang ingin iklan," tutur Johan.
